MEREFLEKSIKAN dua puluh satu (21) tahun setelah gelombang reformasi berlangsung yang dimotori oleh kekuatan mahasiswa dan kaum pemuda pada tahun 1998 kini saatnya seluruh elemen penyelenggaraan negara bertanya pada dirinya sendiri “agenda apa saja yang telah beres diwujudkan?”.

Sedikit flashback pada kejadian unjuk rasa besar-besaran oleh kekuatan mahasiswa di ibu kota dan secara masif di daerah-daerah lain republik ini yang sedang memuncak pada 21 Mei 1998. Peristiwa unjuk rasa tersebut setidaknya dilatar belakangi beberapa alasan.

Alasan yang paling kuat adalah telah terjadinya distrust oleh masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan kala itu. Sebagai bapak pembangunan yang juga orang nomor satu Indonesia kala itu ,berkuasanya rezim Soeharto selama kurun waktu 32 tahun diwarnai oleh berbagai peristiwa yang berdampak pada hilangnya kepercayaan terhadap sosok kepemimpinannya. Baik dalam bidang politik, hukum, dan HAM (Hak Asasi Manusia) kesemuanya itu dapat dikatakan mengalami kemunduran diakhir pemerintahannya, yang pada agenda reformasi juga disebut akan dilakukan pembenahan dalam rangka kehidupan pemerintahan dan ketatanegaraan yang lebih berkeadilan.

Salah satu perubahan yang digulirkan dalam gerakan reformasi kala itu bahwasanya masyarakat menginginkan perubahan terhadap hukum dasar (dalam bahasa Belanda groudnwet) sebagai aspek fundamental dan pokok dalam penyelenggaraan kehidupan ketatanegaraan Republik Indonesia. Setelah sebelumnya dalam rezim orde baru Undang-Undang Dasar Tahun 1945 menempati posisi yang dalam bahasa Yusril Ihza Mahendra dikatakan “keramat”.

Istilah “keramat” yang disandingkan untuk konstitusi kita saat itu menurut hemat penulis dilatar belakangi oleh sikap rezim Soeharto yang tampak secara jelas bahwa UUD (Undang-Undang Dasar) ditempatkan sebagai dokumen yang sama sekali tidak “disentuh” atau justru tidak terbesit sedikitpun oleh pemerintah dalam upayanya untuk menyempurnakan melalui kegiatan amandemen terhadap hukum dasar tersebut sehingga seolah-olah UUD kita kala itu seperti benda yang “keramat”.

Menafsirkan istilah “keramat” apabila dikaitkan dengan kehidupan kenegaraan saat itu penulis sepakat bila memang benar adanya bahwa UUD (sebagai hukum dasar) menjadi piranti yang digunakan oleh rezim untuk melanggengkan kekuasaanya. Berbicara mengenai kaitan hukum dan kekuasaan nampaknya kejadian tersebut sejalan dengan salah satu teori fungsi hukum yakni sebagai alat mempertahankan kekuasaan.

Berada pada fase “keramat” yang begitu panjang, akhirnya setelah perjalanan 32 tahun melegitimasi rezim Soeharto untuk tetap berkuasa, UUD Tahun 1945 menemui harinya untuk disempurnakan dari segi substansi demi mencapai kehidupan ketatanegaraan yang sehat dan seimbang. Telah diketahui bersama UUD 1945 berhasil dilakukan perubahan (amandemen) yang dilakukan dalam empat tahap (merupakan satu agenda dari MPR) yang berlangsung dalam kurun waktu tahun 1999 – 2002. Misalnya dalam perubahan tahap pertama (1999) dalam Sidang Istimewa Majelis Permusyawaratan Rakyat disepakati perubahan terhadap kejelasan masa jabatan presiden (Pasal 7) dan kekuasaan presiden (Pasal 20) yang kemudian dimaksudkan sebagi upaya mempertegas sistem pemerintahan presidensiil yang mensyaratkan adanya masa jabatan presiden yang fixed term.

Mengalami empat tahap perubahan secara berurutan, di era yang semakin kompleks ini UUD NRI Tahun 1945 kembali diisukan mengalami perubahan lanjutan terhadap materi-materi tertentu. Perubahan lanjutan ini terdengar santer dimotori oleh salah satu pelaku lembaga perwakilan. DPD (Dewan Perwakilan Daerah) sebagai senator daerah provinsi seluruh Indonesia juga memegang peranan dalam memperkuat representative democracy republik ini.

Mantan Ketua MK RI Jimly Asshiddiqie dalam karyanya (2015) mengatakan DPD akan mewakili rakyat dalam konteks kedaerahan dan dengan orientasi kepentingan daerah. Hal ini menurut penulis dilakukan untuk membedakan siapa yang berhak mengisi “kamar” sebelah DPD yakni DPR. Pro kontra terhadap isu ini sampai sekarang menarik untuk diikuti dikalangan masyarakat umum khususnya akademisi bidang hukum kenegaraan (tata negara) dan ilmu politik.

Disamping kewenangan legislasi yang terbatas itu, para senator (2016) di senayan menyebut bahwa agenda amandemen lanjutan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945) juga dimaksudkan untuk menyempurnakan sistem ketatanegaraan yang lebih mendasarkan pada kepentingan bangsa dan negara.

Sebagai dokumen yang menjalankan fungsi penentu dan pembatas kekuasaan organ negara (Jimly Asshiddiqie, 2004), peran yang dibawa UUD NRI Tahun 1945 juga dimaksudkan untuk memberi jaminan dan batasan terhadap otoritas negara (organ negara) untuk bertindak dan berkuasa dibawah konstitusi atau dalam kata lain menempatkan konstitusi diatas seluruh elemen kekuasaan organ negara (supremasi konstitusi). Doktrin supremasi konstitusi haruslah  dimaknai sebagai salah satu konsekuensi dianutnya paham negara hukum, disamping itu doktrin tersebut juga dimaksudkan agar penyelenggara kekuasaan negara tetap berjalan diatas “rel” yang ada yakni suatu konstitusi (UUD NRI Tahun 1945). Menurut hemat penulis, pada intinya agar pemerintahan yang dijalankan tidak sewenang-wenang dan menyimpang dari norma-norma hukum konstitusi.

Sebagai elemen utama penyelenggaraan ketatanegaraan Indonesia, UUD NRI Tahun 1945 memang perlu dilakukan penyempurnaan. Isu-isu dasar dalam agenda lanjutan  perubahan terhadap UUD NRI Tahun 1945 menurut penulis perlu dimantapkan kembali dalam rangka mewujudkan Indonesia yang berkedilan baik dalam penegakan hukum, pendidikan, kehidupan demokrasi yang sehat, dan aspek kenegaraan yang lain.

Pada kesimpulannya penulis berpandangan meskipun terhadap konstitusi yang dikategorikan dalam klasifikasi yang rigid diidealkan bahwa dalam melakukan perubahan dibutuhkan jalan/cara yang “istimewa” (berbeda dengan prosedur perubahan produk hukum lainnya, syarat yang harus dipenuhi lebih berat) seperti norma dalam Pasal 37 UUD.

Penulis berpendapat seberat apapun syarat yang harus ditempuh dalam melakukan perubahan terhadap UUD NRI Tahun 1945, apabila kekuasaan yang legitimate tersebut memandang bahwa penyelenggaraan pemerintahan negara memerlukan penguatan kelembagaan dalam menyelenggarakan kekuasaannya demi mencapai cita-cita bangsa yang diidealkan dalam Pembukaan UUD NRI Tahun 1945 alinea ke-4 maka agenda perubahan lanjutan perlu dimantapkan. (ila)

*Penulis merupakan mahasiswa Jurusan PKn dan Hukum, FIS, UNY