Untung Basuki Rahmat

Untung Basuki Rahmat S.Ag bukan nama baru di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sleman. Periode 2019-2024 merupakan periode ketiga dia duduk sebagai wakil rakyat dari daerah pemilihan (Dapil) 6 Godean, Minggir, Moyudan, Seyegan.

Politikus PPP itu pada periode sebelumnya menjabat sebagai anggota Komisi C. Juga menjadi anggota Badan Anggaran. Untung dikenal dekat dengan para pendukungnya. Terutama di kalangan akar rumput.

Oleh karenanya, pada awal masa jabatan di periode ini dia bertekad mengangkat derajat para petani. “Ini jadi kesempatan untuk pembelaan pemerintah terhadap pertanian secara riil,” kata pria asal Ngijon, Sendangarum, Minggir, Sleman, ini.

Selama 10 tahun dia duduk di parlemen, selama itu juga pemerintah gagal dalam meningkatkan taraf hidup petani. Masalahnya terutama pada hama tikus. Pembasmian tikus dengan gropyokan nyatanya tidak membuahkan hasil yang maksimal. Tikus tetap saja menyerang. “Masalahnya arah kebijakan pemerintah juga tidak sejalan,” kecamnya.

Demikian juga dengan adanya demplot. Dia memandang dua hal itu tidak punya efek yang signifikan. “Khusus Sleman barat masih bertahan gropyokan tikus dan demplot, tapi selama 10 tahun ini tidak terbukti ada dampak yang cukup besar,” bebernya.

Sebagai langkah awal, dia menggagas bantuan pertanian untuk kelompok tani. Yaitu dengan memberikan bibit tanaman holtikultura. Petani diberi kebebasan untuk menanam apa saja. “Holtikultura ini tidak terserang tikus,”  katanya.

Pria kelahiran 1968 itu menuturkan, selain jenis tanaman, pola tanam juga berpengaruh. Untuk mengurangi serangan hama tikus. Selama ini hanya daerah-daerah semi perkotaan seperti Depok dan Mlati yang bebas serangan tikus. “Mana yang tidak terserang tikus, adalah pola tanamnya sudah benar, yaitu padi, gedung, pantun,” sindirnya.

Oleh karena itu diperlukan evaluasi tata ruang Sleman secara menyeluruh. Masalahnya, jika ada sistem tanam dengan mengacu pada blok, sudah pasti akan mengundang hama.

Termasuk mengevaluasi kembali status Sleman barat sebagai lahan pangan berkelanjutan. Selama ini, kendati ditetapkan sebagai lahan pangan berkelanjutan perhatian pemerintah daerah itu masih kurang. Sehingga produksi padi tetap kalah dengan wilayah lain, walaupun luasan lahan yang dimiliki cukup besar.

Fasilitas seperti pembebasan pajak, misalnya. Para petani di Sleman barat tidak mendapatkan hal itu. Minimnya fasilitas yang diberikan pemerintah berimbas pada kesejahteraan petani. Untung menyebut hal ini sebagai upaya pemiskinan petani secara terstruktur.

“Mana mungkin petani di Sleman barat, kasarannya beli Fortuner atau Alphard. Ini sudah salah satu cara pemiskinan secara terstruktur,”  tandasnya.

Untung menambahkan, idealnya seluruh Sleman ditetapkan sebagai lahan pangan berkelanjutan. Bagi-bagi kue, istilah yang dia lontarkan. Artinya, jika Pemkab  Sleman menargetkan memiliki luasan lahan pertanian berkelanjutan sekian puluh ribu hektare, maka luasan itu dibagi 17 sesuai jumlah kecamatan di Sleman. “Mestinya dibagi rata di 17 kecamatan. Jangan terpusat pada satu daerah saja, tidak semuanya di Sleman barat,” katanya.

Pembagian luasan lahan itu, lanjutnya, akan berimplikasi pada proses pemerataan pembangunan. Sehingga dari semua wilayah Sleman memiliki pusat kesehatan, pendidikan, kuliner, dan lain sebagainya.

Evaluasi tata ruang ini, kata dia, juga untuk merespons keberadaan Yogyakarta International Airport (YIA). Oleh karenanya potensi yang ada di Sleman barat mestinya terus digali dan dikembangkan. Belum lagi akan dibangunnya tol Jogja-Bawen. “Sleman saya kira harus segera berbenah,” pesannya. (*/har/laz/tif)