DPRD dan Pemda DIY berhasil menyepakati Nota Kesepakatan Bersama tentang Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) APBD DIY Tahun Anggaran (TA) 2020.

“Pembahasan rancangan nota kesepakatan KUA-PPAS APBD DIY TA 2020 ini dilaksanakan sesuai dengan keputusan badan musyawarah,” ungkap Juru Bicara Badan Anggaran DPRD DIY Arif Noor Hartanto saat membacakan laporan, saran dan pendapat Badan Anggaran DPRD DIY di depan rapat paripurna dewan Kamis  (22/8).

Dalam laporan itu disampaikan pembahasan dimulai dengan penghantaran rancangan KUA-PPAS APBD DIY TA 2020 oleh Gubernur DIY Hamengku Buwono X pada Jumat (12/7). Kemudian diadakan penjajagan dan pendalaman oleh badan anggaran pada Jumat 12/7) dan  Rabu (17/7).

Selanjutnya, pembahasan oleh komisi-komisi bersama mitra kerja. Rapat kerja diadakan selama tiga hari pada 24, 25 dan 26 Juli. Pembahasan dilanjutkan pada 20 dan 21 Agustus.

Setelah di tingkat komisi,  Badan Anggaran DPRD DIY dan Tim Anggaran Pemda DIY melakukan konsultasi ke Ditjen Bina Keuangan Daerah Subdirektorat Perencanaan Anggaran Daerah Kementerian Dalam Negeri RI di Jakarta.

Konsultasi dilaksanakan pada 19-20 Agustus. Sedangkan laporan komisi-komisi  disampaikan dalam rapat kerja badan anggaran pada Rabu (21/8). Harmonisasi dan finalisasi seluruh perangkaan rancangan KUA-PPAS APBD DIY TA 2020 oleh badan anggaran dilaksanakan pada Kamis (22/8).

Dari pembahasan itu disepakati target pendapatan pada APBD TA 2020 sebesar Rp 4.464.978.099.723,37 (empat triliun empat ratus enam puluh empat miliar sembilan ratus tujuh puluh delapan juta sembilan puluh sembilan ribu tujuh ratus dua puluh tiga rupiah tiga puluh tujuh sen).

Adapun belanja daerah sebesar Rp 4.771.362.204.048,00 (empat triliun tujuh ratus tujuh puluh satu miliar tiga ratus enam puluh dua juta dua ratus empat ribu empat puluh delapan rupiah).

Belanja terdiri dari belanja tidak langsung sebesar Rp 2.484.714.879.373,- (dua triliun empat ratus delapan puluh empat miliar tujuh ratus empat belas juta delapan ratus tujuh puluh sembilan ribu tiga ratus tujuh puluh tiga rupiah).

Belanja Langsung sebesar Rp 2.286.647.324.675,- (dua triliun dua ratus delapan puluh enam miliar enam ratus empat puluh tujuh juta tiga ratus dua puluh empat ribu enam ratus tujuh puluh lima rupiah).

“Sehingga terjadi defisit anggaran sebesar 6,86 persen atau sebesar Rp 306.384.104.324,63 (minus tiga ratus enam miliar tiga ratus delapan puluh empat juta seratus empat ribu tiga ratus dua puluh empat rupiah enam puluh tiga sen),” jelas Inung, sapaan akrab Arif Noor Hartanto.

Pembiayaan daerah netto sebesar Rp 306.384.104.324,63 (tiga ratus enam miliar tiga ratus delapan puluh empat juta seratus empat ribu tiga ratus dua puluh empat rupiah enam puluh tiga sen).

Dalam laporan itu juga disampaikan PPAS dirinci dalam setiap urusan, masing-masing organisasi perangkat daerah (OPD), program/ kegiatan dan belanja tidak langsung. Ini sesuai kesepakatan antara badan anggaran dengan tim anggaran Pemda DIY. Kesepakatan dicapai  dalam harmonisasi dan finalisasi rancangan KUA-PPAS DIY TA 2020.

Setelah penyampaian laporan dilanjutkan  penandatanganan nota kesepahaman bersama. Nota tersebut ditandatangani empat pimpinan dewan yakni Ketua DPRD DIY Yoeke Indra Agung Laksana dan Arif Noor Hartanto, Rany Widayati serta Dharma Setiawan (  ketiganya wakil ketua DPRD DIY) dan gubernur DIY yang diwakili Wakil Gubernur DIY Paku Alam X.

Ketua Tim Anggaran Pemda DIY Gatot Saptadi menjelaskan, saat pembahasan RAPBD DIY TA 2020  target pendapatan maupun belanja daerah akan bertambah. Sebab dalam KUA-PPAS ini belum termasuk pendapatan dari dana keistimewaan (danais). Tahun ini Pemda DIY mendapatkan alokasi Rp 1,3 triliu dari pemerintah pusat.

Jika angka itu ditambahkan dengan asumsi pendapatan di KUA-PPAS Rp 4,46 triliun, maka pendapatan maupun belanja APBD TA 2020 bisa mencapai lebih Rp 6 triliun. Itu lebih tinggi dibandingkan APBD TA 2019 sebesar Rp 5,9 triliun. “APBD akan lebih besar dari angka di KUA-PPAS,” terang Gatot. (kus)