PURWOREJO -Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) yang telah mengucapkan sumpah dan janji untuk menjadi wakil rakyat merupakan hasil dari kompetisi politik yang diselenggarakan dalam Pemilu serentak 17 April 2019. Yang berhak duduk sebagai wakil rakyat merupakan sosok terbaik pilihan masyarakat.

Sesuai kedudukan dan fungsi DPRD, yang telah diamanahkan oleh konstitusi, seluruh warga Purworejo berharap DPRD Kabupaten Purworejo dapat menyelenggarakan urusan pemerintahan dengan sebaik-baiknya, menurut asas otonomi dan tugas pembantuan, dengan prinsip otonomi seluas-luasnya, dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

LAYANAN: Peningkatan layanan kesehatan untuk menjangkau masyarakat lebih luas direalisasikan dengan membangun Rumah Sakit Tipe C di Kecamatan Banyuurip, Purworejo.

“Tiga fungsi yang dimiliki oleh DPRD selayaknya dilakukan dengan sungguh-sungguh,” kata Bupati Purworejo H. Agus Bastian SE MM ditemui di ruang kerjanya Selasa (13/8).

Perundang-undangan telah mengatur jika DPRD berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah. Hubungan antara Pemerintah Daerah dan DPRD merupakan hubungan kerja yang setara dan bersifat kemitraan.

Hubungan kemitraan yang dimaksud adalah Pemerintah dan DPRD adalah sama-sama bermitra kerja dalam membuat kebijakan untuk melaksanakan Otonomi Daerah sesuai dengan fungsi masing-masing, yang pada akhirnya kedua lembaga bisa membangun suatu hubungan kerja yang sinergis.

“Semua harus saling mendukung, serasi dan tidak saling mendominasi satu sama lain dalam melaksanakan tugas dan fungsi masing-masing,” kata Bastian.

Dalam mengemban tugas dan fungsi DPRD serta dalam rangka pemenuhan hak dan kewajiban DPRD, Bupati mengharapkan seluruh anggota DPRD hendaknya tetap mempedomani ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sebagaimana amanat konstitusi, kebijakan, dan orientasi pelaksanaan tugas penyelenggaraan pemerintahan daerah akan bisa dilaksanakan dengan baik oleh DPRD.

Lebih jauh Bupati mengatakan jika ada tantangan besar yang akan langsung ditangani oleh anggota DPRD periode 2019-2024. Adanya proyek nasional yang berada dan dekat dengan Purworejo membutuhkan sebuah pedoman yang akan menjadi acuan untuk melangkah.

Adalah revisi Peraturan Daerah (Perda) Nomor 27 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Purworejo 2011-2031 yang sebelumnya sudah dibahas di DPRD Purworejo 2014-2019. Diharapkan di periode sekarang akan segera selesai sehingga segera bisa ditindaklanjuti dengan adanya Rencana Desain Tata Ruang (RDTR).

‘’Adanya Perda RTRW akan ditindaklanjuti dengan RDTR. Ini penting karena tanpa ada RTRW yang jelas kita tidak bisa membuat RDTR dan menjadikan ketidakpastian bagi investor,’’ tambah Bupati.

Menurutnya, langkah-langkah besar sudah dilakukan oleh Purworejo. Ini seiring dengan segera beroperasinya secara penuh Yogyakarta International Airport (YIA) di Kulonprogo, DIJ. Dekat dengan Purworejo, ini akan menjadi peluang emas bagi wilayah terdekat untuk berkembang dan maju.

Perencanaan yang matang dan menjadi kesepakatan bersama antara eksekutif dan legislatif, menurut Bastian akan menjadi kunci sukses keberhasilan Purworejo dalam melangkah. Setidaknya dirinya sudah memberikan banyak pondasi sebagai bentuk pijakan-pinjakan bagi Purworejo untuk melakukan lompatan besar.

 

Siap Mendapat Kritik

Satu fungsi yang dimiliki oleh DPRD yakni pengawasan, menurut Bastian sudah seharusnya dilaksanakan. Kritikan yang akan dialamatkan kepadanya akan dihadapi dengan baik. Sejak awal duduk sebagai Bupati, dirinya menyatakan jika tidak akan anti-kritik.

‘’Sudah seharusnya DPRD memberikan kritik kepada kami. Tapi kritiklah yang membangun, jangan sekadar mengkritik tanpa ada solusi,” katanya.

Sebagai Bupati, dirinya mengaku sudah berusaha melakukan tugasnya dengan sepenuh hati. Dirinya siap jika DPRD akan memberikan kritikan yang membangun serta mengingatkan arah pengelolaan pembangunan yang berjalan.

Dengan pengawasan yang baik, dia optimistis jika akan banyak program, baik dari eksekutif maupun legislatif semakin terarah dan sistematis. Sesuai dengan kebutuhan warga masyarakat serta Pemkab dalam menyelenggarakan pemerintahannya. (*/udi/iwa/fj)