JOGJA – Penanganan sampah di Tempat Pengelolaan Sampah Terpadu (TPST) Piyungan pada 2020, tampaknya, tidak jauh berbeda. Tak jauh lebih baik dibanding 2019. Sebab, anggaran yang dialokasikan pemprov pada tahun depan masih minim. Maksimal hanya di angka Rp 10 miliar.

”Kenaikannya hanya sekitar 10-20 persen (dari anggaran Rp 8,7 miliar pada 2019, Red),” jelas Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) DIJ Sutarto di kantornya Jumat (9/8).

Sutarto tak menampik, anggaran yang dialokasikan pemprov belum mampu menuntaskan penanganan sampah di TPST. Meski, Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral dan Dinas Perhubungan DIJ juga telah ikut cawe-cawe. Plus Kabupaten Sleman, Bantul, dan Kota Jogja yang memanfaatkan TPST.

(ERWAN NUR CAHYO/RADAR JOGJA)

Kendati begitu, pemprov telah menyiapkan beberapa skenario lain pembenahan TPST yang beroperasi pada 1995 itu. Di antaranya dengan membangun 400-600 talut di TPST Piyungan. Kontruksi talut itu dibangun untuk menyiasati kapasitas TPST yang telah overload.

Hanya, Sutarto menekankan, pembangunan ratusan talut ini hanya sebagai solusi sementara.

”Yang dibutuhkan adalah proses pengurangan sampah dengan cara-cara tertentu,” ujarnya.

Karena itu, Sutarto menegaskan, perlu tata kelola baru dalam menangani tumpukan sampah di TPST Piyungan. Salah satunya dengan skema kerja sama pemerintah dan badan usaha (KPBU).

Dalam skema KPBU, kata Sutarto, pemprov menggandeng pihak swasta. Pihak swasta inilah yang akan menangani tumpukan sampah.

”Teknologinya masih belum diketahui. Apakah sampah tersebut untuk energi atau apa,” ujarnya.

Sutarto menargetkan, kerja sama pemanfaatan tumpukan sampah itu terealisasi pada 2022. Sebab, pada 2021 diproyeksikan telah memasuki tahap lelang kontruksi.

Dikonfirmasi terpisah, Anggota Komisi C DPRD DIJ Anton Prabu mengakui, pengelolaan TPST Piyungan memang sangat pelik. Diperlukan terobosan baru. Di antaranya dengan melalui skema KPBU. Lantaran luas lahan di TPST Piyungan terbatas.

Meski begitu, Anton berharap badan usaha pengelola TPST Piyungan memiliki kredibilitas dalam menangani sampah. Badan usaha itu juga harus memiliki komitmen dalam menangani persoalan sampah di TPST Piyungan.

”Namanay KPBU, kan, pemprov tidak melepas begitu saja. Masih ada aset-aset yang dimiliki provinsi,” ingatnya.

Sekretaris Provinsi DIJ Gatot Saptadi menegaskan, skema KPBU sebagai solusi jitu. Sebab, anggaran pemprov hanya mampu mengelola sampah melalui teknis. Seperti yang telah berjalan bertahun-tahun.

”Kondisinya overload, sudah semestinya ada teknologi yang dipakai untuk mengelola sampah. Apakah jadi energi atau kompos itu yang akan disiapkan,” katanya. (bhn/zam/by)