JOGJA – Pemprov DIJ memilih untuk terus melanjutkan proses penerimaan peserta didik baru (PPDB) sesuai dengan Peraturan Gubernur (Pergub) nomor 30 tahun 2019. Itu karena proses PPDB tahun ajaran 2019/2020 sedang berlangsung saat ini.

“Kami konsisten lah, kalau nuruti orang perorang memang nganu ya, tapi sementara kebijakan pemerintah tetap itu, itu pun sudah revisi satu kali, satu zonasi sekarang tiga sekolah. Ekspetasi sekolah favorit monggo, tapi dinamika ini harus dilakukan karena kebijakan pusat,” kata Sekretaris Provinsi (Sekprov) DIJ Gatot Saptadi ditemui usai membuka Bulan Bakti Karantina dan Mutu BKIPM KKP di Alun-Alun Utara kemarin (23/6).

Seperti diketahui, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) sudah mengeluarkan surat edaran (SE) nomor 3 tahun 2019 untuk memodifikasi PPDB. Merevisi aturan dalam Permendikbud nomor 51 tahun 2018. Di antaranya daya tampung kuota prestasi ditambah jadi 15 persen, dari sebelumnya lima persen. Begitu pula untuk jalur zonasi, jika sebelumnya wajib menerima paling sedikit 90 persen, diubah 80 persen.

Gatot mengaku kaget atas keputusan tersebut. Terlebih saat ini PPDB tengah berlangsung. Meski diakui olehnya, revisi adalah wujud evaluasi atas kebijakan sebelumnya.

“Ya, kami agak kaget Pak Menteri (Mendikbud) revisi (PPDB). Walau zonasi untuk SMA (di DIJ) tetap bisa memilih tiga sekolah,” katanya.

Sementara untuk SMP, Gatot mengaku belum tahu. Karena kebijakan PPDB menyesuaikan peraturan walikota maupun peraturan bupati. Walau begitu, dia menghimbau agar orangtua terus memperbaharui info terkait PPDB.

Dikonfirmasi terpisah Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Disdikpora) DIJ Kadarmanta Baskara Aji memastikan Pergub tidak menyalahi Permendikbud maupun SE)Mendikbud. SE, lanjutnya, hanya dikeluarkan bagi daerah yang membutuhkan.

Aji meyakinkan bahwa Permendikbud Nomor 51 Tahun 2018 tentang PPDB sudah ideal. Bahkan aturan ini dianggap sudah mengakomodir tahapan PPDB. Hanya saja dia tidak menampik, aturan ini tidak sepenuhnya mewadahi kepentingan personal.

“Wajar ada sebagian yang kepentingannya belum terwadahi, namun saya yakin siswa berprestasi di DIJ akan mendapatkan sekolah yang baik di Jogjakarta,” jelasnya.

Terkait pelaksanaan PPDB di Jogjakarta tetap menjadi catatan. Meski begitu Aji menghimbau agar para orangtua konsentrasi membimbing anaknya. “Wacana penambahan jalur prestasi nanti justru akan mengurangi kesempatan anak-anak dalam zona dan siswa miskin untuk mendapatkan kesempatan belajar. Saya kira fokus dengan berjalan saat ini saja,” katanya.

Jika dua pejabat tersebut memilih untuk melanjutkan proses PPDB saat ini, para orang tua wali siswa yang tergabung dalam Forum Masyarakat Jogja istimewa (Formayo) melakukan aksi membentangkan spanduk  bertuliskan “Mari Dukung Reformasi Pendidikan Untuk Anak Indonesia” di kawasan perempatan tugu Pal Putih Minggu (23/6). Mereka menuntut Pemprov DIJ menjalankan SE Mendikbud tersebut.

“Dari awal Formayo sudah memberikan permohonan agar jalur prestasi ini dibuka 20-30 persen,” kata Koordinator Formayo Najib M. Saleh. Mereka juga menuntut agar PPDB 2019 diundur sampai dengan 1 Juli 2019. Itu untuk melakukan sosialisasi terkait SE Mendikbud tersebut. “Perlu adanya waktu untuk merubah dan mensosialisasikan kepada masyarakat,” lanjutnya. (dwi/cr8/pra/zl)