SLEMAN – Perubahan aturan zonasi pendaftaran peserta didik baru (PPDB) 2019 terus diwarnai pro kontra. Pindah domisili pun menjadi ajang yang tak terelakkan. Sebagian orang tua siswa menempuh cara itu demi mendekatkan sang anak dengan sekolah tujuan. Caranya dengan membuat kartu keluarga (KK) baru. Atau dititipkan pada KK sanak saudara.

Hal itu sebenarnya telah diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 51 Tahun 2018 tentang PPDB. Namun berlaku untuk PPDB tahun depan. Domisili siswa didasarkan pada KK, di mana nama anak yang bersangkutan masuk di dalamnya. KK tersebut diterbitkan kabupaten/kota terkait minimal satu tahun sebelumnya.

Kebijakan tersebut memang belum sepenuhnya diterapkan oleh pemerintah kabupaten/kota tahun ini. Di Kabupaten Sleman, misalnya.

Kendati demikian, Kepala Dinas Pendidikan Sleman Sri Wantini mewanti-wanti para orang tua/wali siswa untuk tidak menyiasati kebijakan tersebut dengan berupaya menitipkan anak pada KK famili lain. Apabila nantinya anak tersebut tidak bertempat tinggal atau berdomisili sesuai KK tersebut. Artinya, anak tetap tinggal bersama orang tua tapi terdaftar pada KK family yang berdomisili di dekat sekolah tujuan. “Pihak Sekolah akan melakukan pengecekan sesuai KK. Jika didapatkan keadaan seperti itu maka hasil seleksi bisa dibatalkan,” tegasnya Rabu (19/6).

Kasus seperti itu, lanjut Wantini, dapat dikategorikan sebagai pemberian data fiktif, yang berujung pada penerbitan dokumen persyaratan PPDB. Berdasarkan Permendikbud 51/2018,  pemberian data fiktif atau pemalsuan dokumen dapat dijadikan dasar sanksi pengeluaran siswa terkait dari sekolah. Ketentuan tersebut dipertegas dalam petunjuk tenis PPDB Kabupaten Sleman.

Di Sleman, aturan zonasi PPDB SMP 2018 dinilai terlalu luas cakupannya. Karena hanya dibagi empat wilayah yang berbasis kecamatan. Akibatnya, siswa yang tidak diterima di sekolah terdekat harus pindah ke sekolah lain yang jaraknya lebih jauh. Tahun ini sistem zonasi PPDB SMP dikemas lebih sempit. Untuk meminimalisasi area blank spot. Zonasi didasarkan pada desa terdekat di mana sekolah itu berada.

Calon siswa dikategorikan masuk zonasi jika tempat tinggalnya masuk radius 0-200 meter dari sekolah. Siswa tersebut akan mendapat tambahan 500 poin. Kebijakan ini sebagai pengganti klausul “wajib diterima” sebagaimana diatur dalam permendikbud.

Lalu, siswa masuk zonasi 1 jika berdomisili dalam desa yang ditetapkan pada SMP negeri tujuan. Mereka berhak mendapatkan tambahan 100 poin. Sedangkan siswa masuk zonasi 2 jika berdomisili di luar zonasi 1. Namun masih dalam wilayah Kabupaten Sleman. Mereka mendapat tambahan 30 poin. “Penambahan poin ini sudah kami perhitungkan bersama programer,” ungkapnya.

Warga luar Sleman juga bisa mendaftar. Mekanismenya melalui jalur prestasi atau jalur perpindahan tugas orang tua. Kuotanya dibatasi masing-masing sebesar 5 persen dari total daya tampung sekolah.

Lebih lanjut Wantini menekankan bahwa semangat zonasi bukan hanya untuk mendekatkan jarak siswa dengan sekolah. Melainkan untuk pemerataan kualitas pendidikan. Sehingga label sekolah favorit bisa dihapus.

Gelagat pindah domisli demi mendekatkan anak ke sekolah tujuan terjadi di Gunungkidul.

Sugeng Nuryanto, warga Playen, berdalih, modus pindah domisili untuk kepentingan pendidikan tidak ada salahnya. Dengan dasar itulah dia memproses pindah KK anaknya ke Kabupaten Bantul. “Cucu saya sekarang kelas VI SD. Nanti kalau SMP, saya ingin dia sekolah di Bantul,” katanya.

Siasat serupa juga terjadi di Wonosari. Tanpa menyebut nama,  anggota Komisi D DPRD Gunungkidul Heri Nugroho membeberkan hal tersebut. Menurutnya, fenomena tersebut tak lepas adanya stigma sekolah favorit. “Diakui atau tidak, SMAN 1, SMAN 2 dari zaman dulu sampai sekarang adalah sekolah favorit. Tentu orang tua menghendaki pendidikan terbaik bagi anak-anaknya,” ucapnya.

Heri mengatakan, kedua SMA tersebut sudah melegenda.

Adanya aturan sistem zonasi menuai pro dan kontra. Sistem itu tetap ada plus minusnya. Sisi negatifnya, muncul anggapan dari sebagian wali murid atau siswa bahwa jumlah nilai atau hasil ujian nasional tidaklah penting. Karena asal domisili dekat sekolah peluang diterimanya lebih besar.

“Saya melihat ada kecenderungan anak-anak sekarang mulai tidak sregep (rajin) belajar. Toh pasti diterima,” ujarnya.

Politisi Partai Golkar tersebut justru mencurigai ada permainan dalam sistem zonasi PPDB. Indikasi itu terlihat dari adanya perubahan aturan. Sekarang muncul sistem baru berkaitan dengan perluasan zonasi, di mana satu desa bisa mengakses lebih dari satu sekolah. “Perubahan aturan itu menjadi tanda tanya. Ada apa, kepentingan siapa,” selidiknya.

Terpisah, Wakil Kepala Kesiswaan SMAN 2 Wonosari Rinawati mengklaim tidak ada masalah dengan sistem zonasi. Hanya, diakuinya jumlah nilai minimal yang masuk lebih rendah dari tahun–tahun sebelumnya. Apalagi zona wilayah sekolahnya banyak beririsan denga zona SMAN 1.

“Siswa dengan nilai tinggi kebanyakan milih SMA 1. Harapan kami sebaiknya zona SMAN 1 dan SMAN 2 Wonosari dibedakan,” katanya.

Kepala Balai Pendidikan Menengah (Dikmen) Gunungkidul Sangkin menjelaskan ihwal perluasan zonasi. Sehingga calon siswa bisa mengakses 3 sekolah. Meski area domisili siswa tak satu desa dengan lokasi sekolah terkait.

“Misal siswa dari Desa Balaiharjo. Zona satunya bisa di SMAN 1 dan SMAN 2 Wonosari, serta SMAN 2 Playen,” tuturnya. (har/gun/yog/rg)