PERHELATAN Pilpres telah berlalu dan menyisakan residu-residu persaingan politik dalam masyarakat akar rumput. Perpecahan itu merangsek terlalu dalam di kehidupan berbangsa, yang berpotensi mengancam integrasi bangsa. Perpecahan ini terjadi akibat polarisasi dalam masyarakat yang kemudian diperkeruh oleh elite politik nirnegarawan.

Suhu politik ini mencapai puncaknya ketika massa melakukan aksi damai di depan Bawaslu yang kemudian berubah menjadi kerusuhan karena massa tersulut oleh provokasi dari oknum yang memanfaatkan situasi politik saat ini. Setara Institute menyebutkan provokator yang menyebabkan kerusuhan tersebut terafiliasi dengan ISIS (Islamic State Irak and Syria) yang menginginkan Indonesia menjadi daerah konflik seperti di Suriah.

Pasca aksi di depan Bawaslu suhu politik mulai berangsur-angsur menurun dan seakan-akan sudah memasuki tahap akhir dari persaingan politik yang berasal dari residu elektoral. Namun, menurunnya suhu politik sekarang ini memiliki bahaya laten yang dapat sewaktu-waktu memunculkan suhu politik yang lebih panas lagi. Siklus semacam ini dalam istilah kedokteran sering dipakai dalam siklus demam berdarah yang disebut sebagai siklus pelana kuda. Jika diadaptasi kedalam politik saat ini dimana suhu politik sedang menurun namun saat ini politik nasional sedang memasuki fase kritis yang apabila tidak ditangani secara serius akan menaikkan suhu politik nasional yang lebih panas lagi.

Jika ditelisik lebih dalam, ada dua faktor yang berpengaruh dalam menurunnya suhu politik nasional sekarang ini. Pertama, situasi politik saat ini yang berdekatan dengan hari raya idul fitri. Kedua, elite-elite politik yang memiliki pengaruh dalam menggerakan massa saat di kantor Bawaslu satu per satu mulai diperiksa dan menjalani proses hukum atas tuduhan makar. Kedua faktor tersebut memiliki pengaruh yang signifikan dalam meredam suhu politik yang memanas kala itu, secara psiko-politik massa telah kehilangan amunisi utama dalam menggaungkan social movement. Kehilangan sosok aktor penggerak memberikan dampak mental yang cukup untuk meredam semangat dan gairah massa karena secara psikis massa membutuhkan aktor penggerak yang mampu memobilisasi kepentingannya ke dalam elemen massa.

Kedua, situasi puncak suhu politik yang tengah memanas dapat redam karena kondisi waktu yang berdekatan dengan hari raya idul fitri yang berpengaruh dalam kuantitas massa dalam aksi dan people power yang selalu digaungkan oleh elite politik untuk mempengaruhi integritas dan profesionalisme penyelenggaran pemilu. Di tengah situasi kritis saat ini perlu adanya tindakan yang mampu menangani persaingan hasil residu elektoral agar siklus pelana kuda tidak terjadi. 

Momen Kelahiran Pancasila

Pancasila sebagai dasar falsafah negara yang diharapkan mampu menyatukan bangsa Indonesia dapat digunakan sebagai resolusi konflik akibat persaingan politik yang tengah dan berpotensi akan terjadi. Pancasila seperti yang dikatakan oleh Yudi Latif sebagai suatu titik temu sebaiknya dijadikan dasar dalam kehidupan berpolitik saat ini. Namun, banyak sekali nilai-nilai Pancasila yang telah terdistorsi sehingga tidak mampu untuk menjadi pijakan dalam berpolitik. Terdistorsinya nilai Pancasila dapat terlihat dengan mudah pada sila pertama yaitu Ketuhanan Yang Maha Esa. Nilai-nilai ketuhanan telah terdistorsi kedalam politik sehingga memunculkan polarisasi dalam persaingan politik elektoral yang menjadikan politik identitas sebagai senjata utama dalam meraih suara masyarakat.

Politik identitas adalah salah satu indikasi telah terjadinya distorsi nilai-nilai ketuhanan dalam politik nasional. Politik identitas mampu membentuk massa yang dapat dengan mudah dimobilisasi oleh kelompok kepentingan untuk mewujudkan kepentingan yang hendak mereka capai dengan jalan politik praktis. Elite politik dan elite keagamaan dalam politik praktis semacam ini dapat melunturkan ruh demokrasi pluralitas karena kandidat-kandidat dalam elektoral pasti akan berusahan untuk mendapatkan suara dari kalangan keagamaan itu sehingga kandidat harus menerima politik identitas dan merangkul pemuka agama mayoritas agar dapat mengamankan suaranya.

Perlu adanya revitalisasi nilai-nilai ketuhanan dalam Pancasila agar dapat menekan politik identitas dan mampu membentuk budaya politik yang stabil. Momen lahirnya Pancasila yang diperingati 1 Juni hendaknya menjadi lecutan bagi Pemerintah untuk mem-Pancasila-kan dirinya agar masyarakat dapat meneladani sikap Pancasilais pemerintahnya.

Rekonsiliasi Kedua Kubu

Di tengah menurunnya suhu politik nasional hendaknya ada upaya rekonsiliasi kedua kubu yaitu kedua kandidat elektoral untuk menghindari siklus pelana kuda yang berpotensi akan terjadi. Rekonsiliasi yang telah diupayakan salah satu kandidat beberapa waktu yang lalu merupakan suatu kesalahan karena hanya mengirimkan utusan kepada kandidat lain, ditengah suhu politik yang sedang panas waktu itu hal ini dinilai kurang tepat karena tidak akan meredam tensi kedua kubu. Hal yang menjadi alasan perlunya rekonsiliasi segera adalah saat ini masyarakat masih terpolarisasi menjadi kedua kubu meskipun intensitas persaingan cenderung lebih sedikit daripada beberapa waktu yang lalu.

Rekonsiliasi kedua kubu apabila terlaksana akan meredam suhu dan tensi politik massa pendukung kedua calon yang akan memutus siklus pelana kuda jika kedua kubu mau bertemu dan mengutamakan integrasi bangsa. Patronase yang dibangun oleh elite agama mampu meredam massa jika elit kedua kubu mau berekonsilisasi dan membahas Indonesia kedepan. Jalur hukum yang sekarang ini sedang ditempuh oleh salah satu kandidat hendaknya dihormati sebagai upaya konstitutif di negeri ini, namun maupun sebagai politikus jiwa negarawan harus selalu dimiliki.

Suasana politik yang sedang dingin saat ini hendaknya dimanfaatkan untuk rekonsiliasi kedua kubu dengan mengedepankan semangat persatuan dan kesatuan bangsa. Siklus pelana kuda yang berpotensi muncul setelah hari raya hendaknya ditekan dengan kedewasaan politik dari elite untuk memutus siklus pelana kuda tersebut. (ila)

*Penulis merupakan mahasiswa Jurusan Pendidikan Kewarganegaraan dan Hukum UNY.