PURWOREJO – Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Purworejo Alex Rahman mewanti-wanti para kepala desa untuk tidak bermain-main dalam penggunaan alokasi dana desa (ADD) maupun dana desa (DD). Segala macam bentuk penyelewengan, kata Alex, akan ditindak tegas. “Empat tahun ini upaya preventif lebih diutamakan. Tapi mulai tahun ini akan ada penindakan,” tegasnya di hadapan 696 kepala desa se-Kabupaten Purworejo, Jumat (24/5).

Alex lantas menjabarkan beberapa hal penggunaan ADD atau DD yang berpotensi rawan penyelewengan. Di antaranya, membuat rancangan anggaran di atas harga pasar, pembuatan perjalanan dinas fiktif kepala desa dan jajaran, hingga sengaja menggelembungkan pembayaran honorarium perangkat desa. “Jadi mulai sekarang semua harus cermat,” pinta Alex.

Pengalokasian ADD dan DD harus diperhitungkan dengan baik. Harus dilihat seberapa banyak yang bisa dilaksanakan. Berapa pula yang tidak bisa dilaksanakan.

Sikap kehati-hatian dalam perencanaan dan penggunaan anggaran menjadi kunci keberhasilan pelaksanaan keuangan desa. Dengan begitu realisasi anggaran bisa tepat sasaran.

“Jika muncul masalah, kami membuka pintu lebar bagi kepala desa untuk konsultasi. Agar semua bisa diantisipasi lebih awal,” ucapnya.

Kejari Purworejo secara khusus menempatkan petugas untuk memberikan pelayanan konsultasi keuangan desa. Alex mengimbau para kepala desa maupun perangkatnya tidak sungkan. Untuk konsultasi ke kejari. Itu demi terlaksananya pembangunan desa tanpa penyelewengan.

Dalam kesempatan itu Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Purworejo Agus Ari Setiyadi mengaku sengaja mengumpulkan seluruh kepala desa untuk pembekalan. Tak terkecuali para kepala desa yang belum lama dilantik. “Harapan kami seluruh kepala desa bisa menyelenggarkan keuangan sebaik-baiknya. Khususnya bagi kepala desa baru,” katanya.

Sedangkan pelaksanaan keuangan periode sebelumnya bisa menjadi bahan evaluasi untuk perencanaan tahun berikutnya. (yog/fj)