JOGJA – Kepala Bidang Perencanaan dan Pengembangan Mutu Disdikpora DIJ Didik Wardaya berdalih sistem baru zonasi PPDB Tahun Ajaran 2019/2020 sudah ideal. Itu untuk memeratakan persebaran siswa. Meski, penetapan beberapa zona dianggap serampangan.

Ada dua pilihan dalam zonasi PPBD. Pertama, calon siswa memilih sekolah di satu zona. Kedua, calon siswa memilih sekolah di zona satu dan zona dua. Praktiknya, jika calon siswa memilih pilihan kedua bakal bersekolah di zona dua jika kuota zona satu telah penuh.

”Contoh, sekolah di Bokoharjo, Prambanan, Sleman. Sebelah utara dekat dengan Kalasan, otomatis ikut Kalasan. Atau seperti di kawasan Berbah. Di sana itu tidak ada sekolah negeri, nanti ikutnya kawasan Kalasan,” jelas Didik di kantornya, Rabu (22/5).

Didik menegaskan, pertimbangan dalam penerapan zona sebenarnya sederhana. Disdikpora mengambil pertimbangan berdasar perbandingan daya tampung kursi dan jumlah populasi. Itu bertujuan agar persaingan lebih ideal. Contohnya, wilayah dengan rasio 1:8. Nah, ketimpangan rasio ini digeser ke wilayah lainnya.

Berdasar petunjuk teknis PPDB, penentuan zona terkesan serampangan. Bahkan, sebagian orang tua menganggap ada yang melompat. Masuknya Maguwoharjo dalam zonasi SMAN 9 Jogja, contohnya. Jika dilihat melalui peta, zonasi ini melampaui batas wilayah Kota Jogja dan Kabupaten Sleman.

Kendati begitu, Didik berdalih letak SMAN 9 Jogja berdekatan dengan SMAN 6 Jogja. Jumlah penduduk di sekitar SMAN 9 Jogja juga sedikit. Di satu sisi, jumlah penduduk di Maguwoharjo padat. Dan, sekolah negeri di Kecamatan Depok hanya satu. Yakni, SMAN 1 Depok.

”Kesannya tidak beraturan jika dipetakan. Padahal, untuk hitungan jarak masih sangat dalam batas toleransi,” dalihnya.

Didik mengklaim pembagian zona-zona itu bertujuan agar calon siswa memiliki peluang yang sama. Kendati begitu, Didik menekankan, disdikpora tetap membuka posko pelayanan. Posko PPDB SMA/SMK ini baru dibuka 27 Mei. (dwi/zam/rg/fj)