JOGJA – Dukuh terpilih Pandeyan Bangunharjo Sewon Bantul, Yuli Lestari, masih tak habis pikir dengan aksi warganya yang menolak pelantikannya. Alasannya sang dukuh adalah perempuan. Padahal secara administrasi dan seleksi, Yuli telah memenuhi syarat.

Puncak penolakan ini terjadi di kediamannya, Jumat lalu (17/5). Warga mendatangi rumahnya sambil bleyer-bleyer knalpot kendaraan mereka. Tidak terhenti sampai disini, setelahnya para warga melempari rumah Yuli dengan kertas.

“Jadi ada aksi itu pagi hari sebelum pelantikan. Kertas itu berisikan kalimat penolakan saya sebagai Dukuh Pandeyan. Seperti kami tidak butuh dukuh perempuan dan lain sebagainya,” jelasnya ditemui di Kantor Ombudsman RI (ORI) Perwakilan DIJ, Senin(20/5).

Yuli mengaku sempat berkonsultasi dengan Kaur Pemerintahan Desa Bangunharjo. Dari sana dia mengetahui alasan warga menolak dirinya. Alasan utama adalah karena dia seorang perempuan. Alasan lain adalah, Yuli memiliki tempramen galak. Selain itu Yuli dianggap tidak bisa melayani warga. Bahkan tidak memberikan tanda-tangan saat warga membutuhkan. Dia menolak semua alasan warga itu. Karena dia belum menjabat.

“Galak dari mana, saya ini kan guru di TK Aisiyah dengan 96 siswa, kalau memang galak pasti siswa saya sudah menolak. Termasuk tidak melayani warga, lha saya sebelumnya tidak punya kapasitas apa-apa,” ujarnya.

Berdasarkan penulurusannya tidak semua warga menolak. Setidaknya di wilayahnya ada lima rukun tetangga. Hanya saja dia sempat mendengar ada selentingan. Penolakan berawal dari sejumlah RT karena jagoannya kalah. “Jadi di salah satu RT tepatnya 03, anaknya ikut kompetisi. Aksi ini mulai terlihat saat ada kepastian saya yang menjabat dukuh,” katanya.

Yuli awalnya menjabat anggota badan permusyawaratan desa (BPD) Bangunharjo sejak 2018. Ketertarikan diri dalan kontestasi dukuh saat posisi tersebut kosong. Alhasil dia mendaftar dan bersaing dengan lima kontestan lainnya.

“Sebelumnya memang sempat dengar desas-desus, tapi belum ada aksi. Baru saat resmi dinyatakan lolos mulai bermunculan, termasuk ada spanduk penolakan. Tapi saat pelantikan berjalan lancar,” katanya.

Tapi Yuli mengaku tidak menaruh dendam kepada warga. Kedepannya dia akan melakukan komunikasi intens. Termasuk mengetahui alasan sebenarnya. Dan tetap melakukan pelayanan sesuai tugas pokok fungsi seorang dukuh.

Sedang Wakil Sekretaris Forum Komunikasi Perempuan Politik DIJ Renny Anggriana Frahesty menduga ada kepentingan politis. Menurut dia, pelantikan Yuli tidak menyalahi aturan. Bahkan sesuai aturan baku, pengisian jabatan sudah sesuai tatanan. Selain itu juga mampu meraih nilai terbaik diantara kontestan lainnya.

Sebelumnya,salah satu warga penolak, Suparman saat ditemui di rumahnya Jumat (17/5). mengaku dasar dari penolakan dikarenakan sudah menjadi kesepakatan warga untuk menolak desanya dipimpin oleh perempuan. Menurut dia, dengan adanya dukuh perempuan ini dinilai tidak mampu menjalankan fungsionalnya sebagai pengurus desa secara maksimal. Selain itu Yuli sebagai pengurus BPD Pandeyan dinilai menyulitkan segala urusan warga.

Sebagai bentuk protes, Suparman juga mengundurkan diri dari jabatannya sebagai Ketua RT. “Nantinya jika ada yang mengurus terkait urusan kampung, biar langsung ke Dukuh saja. Saya tidak ingin dipimpin oleh seorang perempuan,” tegasnya. (dwi/cr5/pra/er)