JOGJA – Ini peringatan bagi perusahaan yang mbalela. DPD Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) DIJ siap memberikan pendampingan kepada pekerja yang tidak mendapatkan tunjangan hari raya (THR). Bahkan, KSPSI juga membuka empat posko layanan pengaduan dan konsultasi THR.

Empat titik posko itu berada di kantor DPD KSPSI, kantor LBH SIKAP Jogja, Kedai Kopi Margomulyo, dan kantor KSPSI Sentolo, Kulonprogo. Empat posko ini tidak hanya membuka layanan pengaduan dan konsultasi THR. Lebih dari itu, juga memberikan pendampingan kepada pekerja yang tidak atau terlambat mendapatkan THR.

Sekretaris Umum DPD KSPSI DIJ Irsyad Ade Irawan menegaskan, pendirian empat posko ini bertujuan agar berbagai problem perihal pemberian THR kepada para pekerja tak terulang.

Berdasar data KSPSI, tidak sedikit perusahaan yang terlambat memberikan THR. Ada pula perusahaan yang tidak memberikan THR secara utuh. Bahkan, ada yang tidak memberikan THR.

”Dulu, pernah ada THR diberikan berupa sembako. Nilainya jauh di bawah upah minimum,” jelas Irsyad saat konferensi pers di gedung AJB Bumiputera, Senin (20/5).

Berbagai permasalahan itu, kata Irsyad, terjadi dalam beberapa tahun terakhir. Pada 2017, contohnya, ada tiga perusahaan yang dilaporkan melanggar. Lalu, restoran dan hotel dilaporkan pekerjanya pada 2018.

Irsyad mengingatkan, pemberian THR telah diatur dalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) Nomor 6 Tahun 2016. Dalam regulasi itu disebutkan bahwa THR wajib diberikan paling lambat tujuh hari sebelum hari raya.

”Pengusaha yang terlambat membayar akan dikenakan denda 5 persen dari total THR yang harus dibayarkan,” tegasnya.

Di tempat yang sama, Koordinator Pendidikan Sekolah Buruh Yogyakarta (SBY) Patra Jatmika menjelaskan, besaran THR juga telah diatur. Bagi pekerja yang memiliki masa kerja minimal 12 bulan diberikan THR sebesar gaji satu bulan. Sedangkan besaran THR pekerja yang memiliki masa kerja kurang 12 bulan diberikan secara proporsional. Disesuaikan dengan masa kerjanya.

Disinggung mengenai pendirian posko, Patra menegaskan penting. Sebab, upah minimum provinsi (UMP) 2019 DIJ sebesar Rp 1,57 juta masih kecil. Meski mengalami kenaikan 8,03 prsen.

”Ini masih di bawah kebutuhan hidup layak yang rata-rata di atas Rp 2,5 juta,” sebutnya. (cr15/zam/rg/fj)