JOGJA – Tahapan pemilu serentak 2019 saat ini memasuku tahap perhitungan suara di tingkat DIY. Para tokoh masyarakat di DIY menilai, pelaksana pemilu, mulai dari kelompok penyelenggara pemilihan suara (KPPS), panitia pemungutan suara (PPS), panitia pemilihan kecamatan (PPK) hingga Komisi Pemilihan Umum (KPU) sudah bekerja sesuai aturan.

Gubernur DIY Hamengku Buwono (HB) X menilai pelaksanaan pemilu telah berjalan dengan baik. Dia juga mengajak seluruh masyarakat di Indonesia untuk menunggu hasil resmi rekapitulasi suara yang dilakukan KPU, sebagai lembaga yang sah. Gubernur juga mengajak warga untuk menjaga persatuan. “Jangan hanya kita bicara keakuan, merasa paling benar. Kita jangan melakukan agitasi-agitasi, yang meruncingkan keadaan, yang memecah belah anak bangsa,” pesannya.

Harapan yang sama juga diungkapkan Ketua Umum PP Muhammadiyah Haedar Nashir mengimbau masyarakat untuk lebih sabar menunggu dan tidak membuat spekulasi yang menyebabkan kontroversi. Namun dia menegaskan bahwa patokan kemenangan ditentukan hasil perhitungan dan pengumuman dari KPU. “Kami hargai berbagai perhitungan internal dan eksternal sebagai sebuah referensi, tapi yang menentukan adalah hasil dari KPU,” katanya.

Tidak lupa Muhammadiyah pun mengharapkan kepada para kontestan pemiluserta para tim sukses dan pendukungnya agar tidak membuat pernyataan spekulatif dan konfrontatif yang dapat menjadikan suasana paska Pemilu menjadi tidak kondusif. “Ketika ada persengketaan pemilu maka satu-satunya jalur yang harus ditempuh adalah langkah hukum atau langkah lain yang dijalamin oleh konstitusi,” tegasnya.

Mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah Syafii Ma’arif mengapresiasi proses penyelenggaraan Pemilu 2019 yang dinilai telah berlangsung dengan baik serta aman dan damai.”Selamat bagi TNI, Polri, selamat bagi pemerintah, selamat bagi kontestan, parpol, dan selamat bagi KPU dan Bawaslu yang telah menyelenggarakan pemilu yang damai dan bagus ini,” kata Syafii.

Menurut anggota Dewan Pengarah Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) ini, apabila ada sengketa pemilu harus diselesaikan melalui jalur hukum karena Indonesia memiliki Mahkamah Konstitusi. “Kita punya perangkat hukum, jangan di luar itu karena kita negara hukum. Tidak boleh main hakim sendiri, tidak boleh mengadu domba, tidak boleh gampang percaya pada hoaks,” kata dia.

Pengasuh Ponpes Ora Aji Miftah Maulana Habiburrahman atau yang akrab disapa Gus Miftah, menyayangkan adannya komentar miring kepada personal maupun lembaga penyelenggara Pemilu. Menurutnya aksi tersebut sangat tidak terpuji. Terlebih saat ini proses rekapitulasi belum rampung seutuhnya. “Saya meminta agar tidak ada lagi upaya menyudutkan penyelenggara pemilu baik di tingkat PPS hingga KPU. Harap dihentikan, sikapilah pelaksanaan dan hasil Pemilu 2019 dengan bijak,” pesannya.

Mantan Bupati Kulonprogo Toyo Santoso Dipo menyampaikan pesan yang sama. Dia menyayangkan adanya suara sumbang pasca pemilu. Termasuk upaya deligitimasi kepada KPU. Padahal proses penghitungan suara masih berlangsung. “Mekanisme sudah berjalan dengan baik. Tugas kita saat ini menunggu dan mengawasi setiap tahapannya. Jangan grusa grusu, tunggu hasil real count KPU Pusat 22 Mei besok. Terus berikan dukungan kepada kinerja KPU,” ajaknya.

Ketua KPU DIY Hamdan Kurniawan menjelaskan sejauh ini proses rekapitulasi berjalan relatif lancar. Walaupun sempat diwarnai keberatan dan masukan. “Tapi semuanya relatif berjalan lancar,” kata Hamdan.

Menurut dia, jikaterjadi permasalahan, pihaknya akan melakukan konfirmasi dan penelusuran. Penelusuran ihingga tingkat bawah. Biasanya, konfirmasi dan penelusuran itu disebabkan oleh adanya selisih suara. Dia mencontohkan kejadian itu terjadi di KPU Kota Jogja. “KPU Kota itu sempat ada masalah dan harus ditunda, kemudian penugas menelusuri. Saat ini semua masalah sudah selesai,” ujarnya.

Sementara itu, Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) DIJ Bagus Sarwono juga mengatakan rekapitulasi di tingkat provinsi berjalan cukup lancar. Walaupun di lapangan masih ditemui data yang selanjutnya direkomendasikan agar dicek kembali dan diperbaiki oleh KPU. “Kebanyakan itu permasalahan data selisih suara. Seperti Kota Jogja itu ada selisih dan harus jeda sehari untuk mencari akar masalah dan akhirnya ketemu,” kata Bagus. (dwi/har/tif/pra/by)