JOGJA – Penerapan Peraturan Wali (perwal) Kota Jogja Nomor 51 Tahun 2017 memasuki babak baru. Penghuni kios Pasar Kembang, persisnya sisi selatan Stasiun Tugu mendaftarkan permohonan keberatan ke Pengadilan Negeri (PN) Jogja, Kamis (25/4). Mereka menganggap substansi regulasi pengganti Perwal Kota Jogja Nomor 13 Tahun 2010 itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan di atasnya.

”Harapan kami wali kota mencabut perwal, karena banyak substansi yang bertentangan dengan peraturan perundangan yang lebih tinggi,” jelas Ketua LBH Jogja Yogi Zul Fadhli. LBH Kota Jogja ditunjuk penghuni kios Pasar Kembang sebagai kuasa hukum.

Selain substansi, Yogi menilai, penerbitan perwal juga penuh dengan kejanggalan. Pemkot mengeluarkan peraturan itu pada 5 juli 2017. Bertepatan dengan waktu penggusuran penghuni kios Pasar Kembang.

Ketua Paguyuban Manunggal Karso Rudi Tri Purnama mengungkapkan hal senada. Dia menyebut ada beberapa kejanggalan dalam substansi perwal. Bahkan, dia menganggap bertentangan dengan substansi perwal lama. Di antaranya mengenai kompensasi. Hingga sekarang penghuni kios belum mendapatkan kompensasi maupun tali asih penggusuran. Sebaliknya, pedagang liar justru menerimanya.

Menurutnya, kebijakan pemberian kompensasi maupun tali asih kepada pedagang liar salah sasaran. Lantaran 83 penghuni kioslah yang sebenarnya berhak.

”Saya dulu bayar retribusi sampai Rp 500 ribu per bulan. Juga punya kartu bukti pedagang yang dikeluarkan dinas pasar,” kritik pemilik kios jamu ini.

Pendaftaran permohonan keberatan, Rudi menyebut sebagai solusi terakhir. Lantaran beberapa kali mediasi penghuni kios dengan pemkot maupun DPRD Kota Joga tak membuahkan hasil. Di satu sisi, penggusuran berdampak serius terhadap perekonomian penghuni kios.

”Dulu pak wali kota bilangnya nanti kita pikirkan. Le mikirke nganti kapan? Kalau pak wali tidak jadi wali kota njuk entek?” kesalnya.

Terpisah, Wali Kota Jogja Haryadi Suyuti tidak mempermasalahkan keinginan penghuni kios Pasar Kembang. Itu merupakan hak setiap warga negara. Kendati begitu, Haryadi mengaku pemkot siap berdiskusi.

”Terutama membongkar rumusan perwal,” ucapnya ditemui usai meninjau pelaksanaan UNBK di SMPN 9 Jogja. (dwi/zam/by)