JOGJA – Ini peringatan yang ada baiknya didengar oleh mereka yang sedang beradu untung menjadi calon legislatif (caleg) kabupaten, provinsi maupun pusat. Rekapitulasi perhitungan suara yang sekarang berada di tingkat panitia pemilihan kecamatan (PPK) patut diwaspadai. Rekapitulasi di PPK dinilai merupakan salah satu titik rawan. Yakni terjadinya potensi bergesernya suara dari satu caleg kepada caleg lainnya.

“Bisa terjadi suara caleg tiba-tiba bergeser. Atau berkurang. Ada juga yang mendadak menggelembung suaranya,” ungkap seorang mantan komisioner KPU di DIJ, Selasa (23/4).

Dia menuturkan berbagai modus yang kerap terjadi. Pergeseran terjadi dari suara partai beralih menjadi suara salah satu caleg. Modus lainnya dengan mengumpulkan suara milik caleg-caleg yang diyakini gagal.

Suara beberapa caleg itu dipindahkan ke salah satu calon yang berpeluang jadi. “Itu biasanya pengurus atau penguasa parpol yang bisa melakukan. Kalau caleg biasa sulit,” terangnya.

Modus lainnya dengan memindahkan suara dari partai lain. Khususnya partai yang tidak lolos ambang batas 4 persen. Suara-suara partai tersebut rawan dimainkan alias dijualbelikan. “Transaksinya di situ,” lanjut dia. Ditambahkan transaksi di tingkat PPK jauh  lebih longgar dibandingkan di level kabupaten atau kota.

“Kalau sudah sampai KPU lebih berat,” imbuhnya.

Beberapa orang caleg membenarkan fenomena itu. Seorang caleg mengaku sedang mengusut suaranya yang menguap. Kejadiannya ada di salah satu kecamatan di Bantul timur. Suara caleg itu raib lebih dari 1000 suara. Sedangkan sejawatnya separtai langsung melonjak. “Saya sedang urus itu,” ujarnya menahan geram.

Caleg lain bercerita soal tawaran mengamankan suaranya. Syaratnya dia harus menyerahkan sejumlah fulus. Nilainya antara Rp 50 juta hingga Rp 300 juta. Dia memberikan ilustrasi jumlah PPK ada lima orang. Tawaran itu diterimanya untuk di salah satu kecamatan di kabupaten di ujung timur DIY.

Praktisi Hukum Pemilu Zaki Sierrad SH MH tak menampik munculnya kejadian semacam itu. Menurut dia, kelemahan mendasar terjadi karena caleg tidak punya saksi dari tingkat tempat pemungutan suara (TPS). Demikian saat rekapitulasi perhitungan di level PPK.

“Saksi yang ada mewakili partai politik peserta pemilu,” ungkap staf pengajar Fakultas Hukum Universitas Widya Mataram Yogyakarta (UWMY) ini. Akibat kondisi itu, caleg yang bukan pengurus teras parpol akan mengalami kesulitan.

Sebab, dokumen C-1 dipegang oleh saksi dari parpol. Karena itu, saat terjadi pengalihan suara dari parpol ke individu caleg. Khususnya mereka yang menjadi penguasa parpol. “ Ada potensi semacam itu,” ungkap kandidat doktor yang baru pulang dari Belanda ini.

Mantan ketua Panitia Pengawas (Panwas) Pilwakot Jogja 2006 ini mendapatkan pengalaman itu karena pernah dua kali menjadi caleg. Zaki maju pada Pemilu 2009 dan 2014. Kala itu dia menjadi caleg dari Partai Persatuan Pembangunan (PPP). “Kala itu terjadi pergeseran suara caleg kami di Kecamatan Gondokusuman,” ceritanya.

Dia pun memberikan nasihat kepada para caleg agar mengawal suaranya secara serius. Sejak awal mereka harus punya tim yang ditugasi memonitor setiap pergerakan suara. Mulai dari TPS, PPK berlanjut KPU kabupaten, kota dan KPU provinsi.

Ketua Panwaslu DIY 2014 Agus Triyatno menengarai adanya kerawanan kongkalikong di tingkat PPK. “Fenomenanya banyak di daerah pinggiran,” katanya.

Komisioner Bawaslu Sleman Ibnu Darpito mengatakan, saat ini lembaganya sedang mengawasi rekapitulasi perhitungan suara di tingkat PPK. Pengawasan dilakukan bersama saksi dari pasangan capres dan cawapres, DPD dan parpol peserta pemilu. “Tahapannya PPK sedang menyelesaikan rekapitulasi dari tingkat desa. Dari sekian kecamatan, salah satu yang sudah rampung Kecamatan Pakem,” kata komisioner bidang penindakan ini.

Curhat adanya permainan suara di tingkat PPK telah didengar Kadiv Investigasi Jogja Corruption Watch (JCW) Baharudin M. Kamba. Dia mengaku telah mendapatkan laporan dari beberapa orang caleg. “Ada indikasi ada petugas PPK yang nakal. Kami sedang dalami,” katanya.

Bahar mengingatkan, jika terbukti ada transaksi uang di balik perhitungan suara, maka pihak-pihak yang terlibat dapat dijerat aturan berlapis. Yakni UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilu dan UU No. 31 Tahun 1999 jo UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. “Petugas PPK, KPU, Bawaslu adalah penyelenggara negara,” ulasnya. (kus/yog/rg)