SLEMAN – Komisi Pemilihan Umum (KPU) DIJ mulai mengidentifikasi pemilih yang berhak untuk mengikuti Pemungutan Suara Lanjutan (PSL). Caranya dengan membuka kotak suara di tempat pemungutan suara (TPS) yang direkomendasikan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu).

Ketua KPU DIJ, Hamdan Kurniawan mengatakan, PSL disebabkan kurangnya surat suara. Sehingga masih ada masyarakat yang belum bisa mencoblos seluruh surat suara.

“Jadi kami buka kotak suara untuk melihat formulir C7 agar tahu siapa yang belum memilih,” kata Hamdan di Kantor Kecamatan Depok, Selasa (23/4).

Nama-nama yang ada di C7 menjadi acuan untuk membuat surat undangan. Walaupun ada masyarakat yang masuk dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT), Daftar Pemilih Tambahan (DPTb), maupun Daftar Pemilih Khusus (DPK) namun tidak mengisi daftar hadir di C7, tidak berhak mengikuti PSL.

“Jadi yang kami undang adalah mereka yang sebenarnya ada di TPS dan mengisi daftar hadir namun belum mencoblos karena kehabisan surat suara,” kata Hamdan.

Dikatakan, untuk mekanisme PSL, sama seperti pemungutan suara umumnya. Hanya saja, surat suara yang didapatkan disesuaikan kebutuhan.

“Misalnya dalam satu TPS ada 250 pemilih, tapi yang 50 kurang satu surat suara, jadi yang kami undang yang 50 tadi. Intinya, ini hanya melanjutkan yang kurang,” kata Hamdan.

Untuk pelaksanaan PSL, Hamdan menjelaskan, sesuai regulasi adalah maksimal 10 hari setelah pemungutan suara. Yaitu maksimal tanggal 27 April 2019.

“Kami meminta Bawaslu segera memberikan rekomendasi. Kalau mepet, kami kesulitan menyediakan logistik. Karena logistik ada di KPU RI,” ungkap Hamdan.

Selain logistik, Hamdan mengatakan, juga harus menyiapkan lagi petugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS). Juga harus membuat undangan kepada pemilih yang berhak mengikuti PSL.

“Itu juga butuh waktu dan persiapan yang tidak sedikit. Kami telah berkoordinasi dengan Bawaslu agar segera membuat rekomendasi sehingga kami bisa menyiapkan surat suara dan persiapan lainnya,” kata Hamdan.

Sementara itu, Ketua Bawaslu Sleman M. Abdul Karim Mustofa menjelaskan, empat TPS yang direkomendasikan untuk PSL meliputi TPS 10 Maguwoharjo. Dimana ada 58 pemilih yang saat pencoblosan tidak mendapat surat suara DPRD Provinsi karena habis. Kemudian di TPS 43 Caturtunggal sebanyak 99 pemilih yang masuk dalam daftar pemilih tambahan (DPTb) tidak bisa memilih calon presiden dan wakil presiden juga karena kehabisan surat suara.

“Selain itu, kami juga merekomendasikan di TPS 25, 28 Tirtomartani, Kalasan karena ada beberapa pemilih yang kehabisan surat suara DPD,” kata Karim.

Karim menjelaskan, hingga saat ini di Sleman total ada 13 TPS yang direkomendasikan untuk PSL. Rinciannya, TPS 10 Maguwoharjo; TPS 43 Caturtunggal; TPS 25 dan TPS 28 Tirtomartani; TPS 7, 34, 35, 65, 67, 116 Caturtunggal. Lalu TPS 18, 116, 120 Maguwoharjo.

Mereka yang bisa ikut PSL, kata Karim, hanya yang sudah terdaftar di TPS yang masuk dalam rekomendasi Bawaslu. Selain itu, yang bisa mencoblos adalah mereka yang sudah mendaftarkan diri dan namanya tercatat dalam formulir C7.

“Jadi kalau punya A5, tapi namanya tidak terdaftar di C7, mereka tidak bisa menyalurkan hak suaranya,” kata Karim. (har/iwa/by)