JOGJA – DPRD DIY merasa perlu mengisiasi upaya dan  langkah konkret dalam rangka penanggulangan kemiskinan. Langkah tersebut ditempuh dengan pengajuan Raperda tentang Penanggulangan Kemiskinan.

Ketua Pansus Danang Wahyu Broto mengakui angka kemiskinan di DIY tertinggi di Jawa. Sedangkan secara nasional berada pada posisi terendah ketiga. “Persoalan kemiskinan di DIY harus segera diatasi,” katanya. Dengan perda ini ada kepastian hukum sebagai pedoman bagi upaya penanggulangan kemiskinan. “Setiap tahun memang ada penurunan angka kemiskinan tetapi angkanya sangat kecil,” lanjut Danang.

Sebagai gambaran pada 2010 angka kemiskinan di DIY sebesar 13,3 persen. Setahun kemudian turun menjadi 12,3 persen. Tahun 2012 turun lagi menjadi 11,66 persen. Kemudian pada 2013 tercatat angka kemiskinan DIY sebesar 11,47 persen.

Tahun 2014 sebesar 10,96 persen, 2015 (11,13 persen),  2016  (10,12 persen),  dan 2018 sebesar 9,66 persen. Rencana pembangunan jangka menengah (RPJM) DIY 2017-2022 ditargetkan angka kemiskinan turun menjadi 7  persen. Ini artinya setiap tahun harus bisa turun sebesar 1 persen.

Menurut Danang, hal itu bukan persoalan mudah.  Tidak hanya pemerintah, masyarakat pun perlu dilibatkan. Misalnya dalam bentuk kegiatan pendampingan maupun fasilitasi.

Wakil Ketua DPRD DIY Dharma Setiawan memasalahkan kecilnya alokasi anggaran penanggulangan kemiskinan. Programnya tidak strategis sehingga dampaknya tidak terlalu besar dirasakan masyarakat.

Karena itu,  dewan  mendorong setiap OPD  mampu membuat program-program strategis. “Dengan begitu target penurunan angka kemiskinan 7 persen mampu tercapai,” desaknya.

Menanggapi itu,  Wakil Gubernu DIY Paku Alam X mendukung penuh inisiatif DPRD DIY mengajukan Raperda Penanggulangan Kemiskinan.

Dikatakan,  masalah kemiskinan tidak hanya dilihat dari regulasi semata. Tapi harus dari sudut pandang yang lebih luas. “Kemiskinan tidak hanya sebatas kepada angka dan jumlah,” ucap dia.

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan juga mengamatkan terwujudnya kesejahteraan dan ketenteraman masyarakat. Dengan kata lain, bila keistimewaan diimplementasikan menanggulangi kemiskina diperlukan contoh konkret. “Berupa indikator kemiskinan yang mengakomodasi keistimewaan,” paparnya. (had/gp)