BANTUL – Tempat Pengelolaan Sampah Terpadu (TPST) Piyungan berpotensi diblokade lagi oleh warga. Sebab, hingga sekarang pemprov belum memenuhi seluruh tuntutan warga.

Ketua Komunitas Pemulung Mardiko Maryono membenarkan bahwa pemprov masih setengah-setengah mengakomodasi berbagai tuntutan warga sekitar TPST. Pemberian kompensasi, misalnya. Pemprov hingga sekarang belum memberikan kejelasan.

”Kami berharap semua dapat terkelola dengan baik. Termasuk tuntutan yang belum terealisasi,” kata Maryono kepada Ketua DPRD DIJ Yoeke Indra Agung Laksana saat meninjau TPST yang terletak di Dusun Ngablak, Sitimulyo, Piyungan, Bantul, itu Senin(15/4).

Sebagaimana diketahui, TPST Piyungan akhir Maret lalu diblokade warga. Persisnya mulai Minggu (24/3) hingga Jumat (29/3). Itu sebagai bentuk protes warga terhadap buruknya pengelolaan TPST Piyungan. Mereka bersedia membuka kembali jika pemprov memenuhi lima tuntutan warga. Yakni, pemberian kompensasi, pembangunan drainase, pemasangan lampu penerangan, pembuatan dermaga yang layak, dan pengerasan jalan. Nah, pemprov baru sanggup memenuhi satu tuntutan. Yaitu, pembangunan dermaga.

Dari pantauan, kondisi di area TPST Piyungan saat ini jauh lebih baik. Jalan menuju dermaga sampah telah diratakan. Pembagian dermaga untuk truk pengangkut sampat pelat merah maupun hitam juga berjalan, sehingga tak ada lagi antrean panjang.

Kendati begitu, Yoeke melihat persoalan di TPST Piyungan belum tuntas. Pembangunan dermaga, misalnya, hanya bersifat sementara. Akibatnya, dermaga rentan becek jika diguyur hujan deras. Begitu pula dengan solusi empat tuntutan lainnya. Dari itu, politikus PDIP ini meminta pemprov segera menindaklanjutinya.

”Dari sisi anggaran, dewan siap mem-back up,” tegasnya.
Dikonfirmasi terpisah, Kepala Seksi Pengelolaan dan Pemrosesan Akhir Sampah, Balai Pengelolaan Sampah DLHK DIJ Imam Sugiyono tak menampik bahwa seluruh tuntutan warga belum terealisasi.

Sugiyono berdalih tuntutan warga tidak hanya terbentur minimnya anggaran. Melainkan juga kewenangan. Pembangunan drainase, pengerasan jalan, maupun pemasangan lampu penerangan bukan kewenangan pemprov. Meski, pengelolaan TPST Piyungan telah diserahkan kepada pemprov.

”Soal pemberian kompensasi per kepala itu kewenangan siapa masih belum tahu,” kelitnya.
Ketika disinggung soal teknologi pengelolaan sampah, Sugiyono mengaku belum ada solusi lain. TPST masih menggunakan sistem menumpuk sampah dan meratakannya dengan tanah. Namun, Sugiyono mengisyaratkan ada pihak ketiga yang tertarik mengelola TPST.

”Sudah ada perusahaan yang beberapa kali meninjau,” katanya. (cr6/zam/mg2)