GUNUNGKIDUL – Suhu politik memanas menjelang Pilpres 2019. Namun tak membuat tenaga honorer Gunungkidul terpengaruh mendukung pasangan calon (paslon) tertentu dalam pemilihan presiden (pilpres). ‘’Pilihan calon presiden dan wakil presiden merupakan hak masing-masing individu. Kami tidak bisa mengintervensi atau mengarahkan untuk mendukung salah satu,’’ kata Ketua Forum Honorer Sekolah Negeri (FHSN) Gunungkidul, Aris Wijayanto, Rabu (3/4).

Dia tidak berani mengambil sikap. ‘’Siapapun nanti yang jadi (presiden) semoga bermanfaat untuk kita,” kata Aris. Menurut dia, belum ada tim sukses kedua capres yang datang untuk melakukan kontrak politik dengan tenaga honorer. “Karena kami secara organisasi memang tidak mau,” kata Aris. Jumlah tenaga honorer negeri di Gunungkidul sekitar 2.000 orang. Honorer swasta sekitar 3.000 orang. “Pemerintah, baik pusat maupun daerah masih memiliki PR,” ungkapnya.

Pemerintah pusat, terkait Pendaftaran Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja atau (P3K). Belum ada kejelasan mengenai pengumuman bagi yang ikut seleksi. “Proses seleksi tahap dua honorer belum ada kepastian,” ungkapnya.
Lalu bagi pemerintah daerah, beberapa waktu lalu menjanjikan SK bupati bagi 800 honorer. Akan diserahkan 1 April, namun belum ada kabar lanjutan.
Informasi mengenai penyerahan SK bupati tersebut, kata Aris, disampaikan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Disdikpora) Bahron Rasyid. “Ada informasi, sesuai APBD, ada tambahan honor Rp 700 ribu per bulan,” kata Aris.

Bahron mengatakan, sebenarnya tidak ada sanksi bagi honorer ikut kampanye pilpres. Namun pihaknya mengimbau tenaga honorer untuk netral.
Mengenai SK bupati terhadap honorer, Bahron menyatakan, SK bupati dilimpahkan kepada kepala dinas. Cukup dengan SK kepala dinas, per 12 April 2019, SK akan diserahkan. (gun/iwa/zl/mg4)