JOGJA – Ketegasan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Jogja menegakkan aturan kembali diuji. Kali ini terkait dengan bangunan liar yang berdiri di atas trotoar di kawasan Bumijo Jetis.

Dua tahun pasca terbitnya surat peringatan tiga (SP3) oleh Seksi Trantib Kecamatan Jetis pada sebuah bangunan di Bumijo Jetis belum diproses. Padahal surat tersebut telah dikirimkan ke jajaran Satpol PP Kota Jogja. Pelanggaran terjadi karena bangunan menutup trotoar jalan. Temuan ini sejatinya telah mendapat sorotan beberapa tahun lalu.

“Laporan yang kami terima trotoar daerah Bumijo Jetis, karena ada sisi bangunan yang berada di area pejalan kaki. Adapula bangunan permanen yang ada di selatan salah satu rumah makan yang juga tidak sesuai penataan,” jelas Koordinator Forum Pemantau Independen (Forpi) Kota Jogja Baharudin Kamba, Rabu (3/4).

Kamba menuturkan bangunan tersebut tanpa penghuni.  Hanya saja tumpukan kardus terlihat menggunung di sana. Bahkan beberapa sampai menutup trotoar jalan.

Kepala Seksi Trantib Kecamatan Jetis Agus S mengaku telah lama menindak. Hanya saja jajarannya sebatas mengeluarkan surat peringatan. Meski surat tersebut juga telah dikirimkan ke Satpol PP Jogja selaku institusi penegak Perda.

Tindakan tak terhenti disini, selang waktu jajarannya bersama Satpol PP Jogja juga mendatangi lokasi. Bahkan telah bertemu langsung dengan pemilik bangunan permanen. Dalam pertemuan tersebut disepakati pemilik akan patuh atas peringatan dan aturan yang berlaku.

Agus juga beranggapan teguran keras bukan lagi wewenangnya. Menurutnya, pasca terbitnya SP3, kewenangan penertiban beralih ke Satpol PP Kota Jogja.

“Wewenangnya memang di sana (Satpol PP) karena kami sudah SP3. Enggak tahu kok masih ngeyel berjualan juga. Kami juga tidak mengetahui secara pasti kenapa masih ada operasional di bangunan yang sudah kami terbitkan SP3-nya,” kilahnya.

Kamba berharap terbitnya SP3 diikuti langkah tegas menertibkan. Selain itu juga menjadi teguran bagi pemilik properti maupun bangunan. Dia menyoroti ketegasan Satpol PP Kota Jogja dalam menegakkan aturan. Dia mencontohkan bangunan hotel yang berdiri dengan izin pondokan di Jalan Ipda Tut Harsono yang juga sudah dikeluarkan SP3 oleh Kecamatan Umbulharjo. Tapi belum ditertibkan. Belum lagi toko modern ilegal.

“Kalau dibiarkan wibawa Pemkot juga menjadi tidak bagus. Warga lainnya juga akan meniru tindakan ini. apalagi kawasan tersebut memang kawasan perdagangan,” ujarnya (dwi/pra/mg1)