JOGJA – Salah satu yang baru dalam Permendikbud Nomor 51 Tahun 2018 tentang PPDB pada tahun tahun ajaran 2019/2020 nanti adalah dihapuskannya jalur kuota warga tidak mampu. Kemendikbud resmi menghapus sistem Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) pada PPDB. Itu disebabkan banyaknya orangtua yang menyalahgunakan.

SKTM tersebut memang diperuntukkan bagi peserta didik baru yang berasal dari keluarga tidak mampu. Kuotanya masuk ke dalam 90 persen jalur zonasi. Penghapusan SKTM itu pun disayangkan oleh pengamat pendidikan dari Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Yogyakarta Dr Haryanto MPd.
“Semangat awalnya kan supaya sekolah tidak terkotak-kotak. Mana yang punya kemampuan ekonomi tinggi dan mana yang tidak,” ujar Dekan Fakultas Ilmu Pendidikan itu kepada Radar Jogja beberapa waktu lalu.

Adanya Permendikbud tersebut justru bisa merugikan siswa yang benar-benar miskin. “Itu jadi tidak berpihak pada yang miskin,” ungkapnya. Dia berpendapat, jika dalam pelaksanaannya pada tahun lalu SKTM mengalami masalah, maka harus dibenahi. Yakni menyiasati dengan adanya sanksi tegas dan jelas, agar oknum yang menyalahgunakan jera.

Haryanto berpendapat, SKTM diperlukan bagi siswa dari keluarga tidak mampu. Layaknya jalur Bidik Misi yang ada di beberapa Perguruan Tinggi. Jalur tersebut dianggap Haryanto sebagai bentuk keberpihakkan lembaga pendidikan pada keluarga miskin. “Nah, sekolah sebaiknya juga begitu. Karena tidak bisa jika sekolah hanya menerima orang-orang kaya,” jelasnya.

Terkait dihapuskannya SKTM, Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Disdikpora) DIJ R Kadarmanta Baskara Aji justru mengaku tidak ada masalah. “Nantinya siswa dari keluarga tidak mampu akan dibantu dengan beasiswa,” ujarnya ketika dikonfirmasi. “Dengan zonasi, mau kaya ataupun miskin bosa sekolah yang penting jaraknya dekat,” lanjutnya.

Tapi yang disorotinya dalam PPDB nanti adalah untuk menyamakan persepsi antar tiap daerah soal zonasi. Terutama untuk PPDB tingkat SD dan SMP. Untuk SMA/SMK, sesuai UU nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintah daerah, kewenangannya di Provinsi. “Besok siang (24/1) kami kumpulkan Kepala Dinas Pendidikan kabupaten dan kota untuk menyamakan langkah menyikapi keluarnya aturan menteri itu,” ujarnya.

Aji mencontohkan beberapa perbedaan penerapan aturan zonasi di kabupaten dan kota, karena ada yang berbasis jarak sekolah ke rumah. Tapi ada pula daerah yang berdasar jarak sekolah ke titik tengah RW. Penyamaan persepsi juga terkait dengan siswa yang tinggal di perbatasan daerah. Beberapa peraturan tersebut pun memunculkan blank spot. Terutama bagi calon siswa yang tinggal di daerah perbatasan kabupaten dan kota.

“Akan fokus bersama pada hal itu. Bagaimana agar mereka yang tinggal di (Kecamatan) Depok misalnya bisa ke kota,” tuturnya. Aturan zonasi tersebut sejauh ini berlaku untuk tingkat SD dan SMP. Sedangkan untuk SMA/SMK tidak ada pembatasan wilayah.

Sementara itu, untuk kuota zonasi sebesar 90 persen, diakui juga turut menjadi pembahasan yang akan ditinjau Disdikpora DIJ bersama dinas-dinas terkait. Pihaknya mengkhawatirkan jika terjadi kebingungan apabila jalur zonasi melebihi kuota 90 persen. “Apa ya mau disik-disikan?” kata Aji. (cr9/pra/tif)