JOGJA – Penerimaan peserta didik baru (PPDB) SMP di Kota Jogja tahun ajaran 2018/2019 lalu, meninggalkan pekerjaan rumah bagi Pemkot Jogja. Pertama kali menerapkan aturan zonasi jarak berbasis RW, beberapa wilayah masuk blank spot atau titik kosong. Pada PPDB SMP Kota Jogja tahun ajaran 2019/2020 nanti persoalan yang sama bisa terulang.

Pangkalnya salah satu solusi yang pernah dicetuskan, dengan membentuk SMP negeri baru di wilayah Jogja timur urung dilakukan. Dalam APBD Kota Jogja 2019 tidak ada anggaran untuk pembangunan SMP baru. Artinya untuk PPDB SMP masih dengan 16 SMP negeri yang ada saat ini.

Budi Asrori (Sevtia Eka Novarita/Radar Jogja)

“Memang evaluasi setelah dampak zonasi PPDB SMP tahun ajaran lalu, ada satu wilayah yang tidak ada dukungan sekolah. Arahnya ke situ (membangun SMP negeri baru),” ujar Kepala Bidang Sosial Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Jogja Sumitro ketika dikonfirmasi Rabu (23/1).

Sudah disiapkan bekas SD Karangsari di wilayah Kotagede untuk dijadikan SMP baru. Tapi rencana itu belum akan terealisasi tahun ini. Sumitro mengatakan saat penyusunan APBD 2019 lalu belum memasukan rencana pembangunan SMP baru. Alasannya menunggu aturan zonasi dari Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud). “Kalau masih sama (zonasi) dilanjut (pembangunan SMP baru), kalau berubah tidak ada pergeseran,” ungkapnya.

Ternyata melalui Permendikbud nomor 51 tahun 2018 tentang PPDB aturan zonasi berbasis jarak masih dipertahankan. Bahkan kuotanya harus 90 persen. “Belum teralokasi (dalam APBD 2019), kesiapan secara fisik bangunan tahun ini kok belum,” tuturnya.

Dikonfirmasi terpisah, Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Pendidikan Kota Jogja Budi Asrori mengaku masih menggodok peraturan turunan dari Permendkbud nomor 51 tahun 2018. Diakuinya evaluasi PPDB tahun ajaran 2018/2019 terkait kekurangan, kelebihan, serta keluhan masyarakakat masih dilakukan.

Termasuk sebaran SMP negeri di Kota Jogja yang tidak merata. Hanya ada lima SMP negeri di wilayah Jogja selatan. Termasuk kecamatan Wirobrajan dan Mergangsan yang tidak memiliki SMP negeri. Sedang kecamatan Umbulharjo dan Kotagede, dengan wilayah paling luas masing-masing hanya ada satu SMP negeri. “

Terkait dengan rencana pembangunan SMP negeri baru di jogja timur, Budi masih belum bisa memastikan berapa jumlah dan kapan SMP akan dibangun. Termasuk untuk penambahan kuota peserta didik untuk SMP di wilayah Jogja selatan. Itu masih dikaji dengan beberapa pihak terkait. “Masih mengkaji mengenai daya tampung yang akan masuk ke SMP negeri di wilayah tersebut,” tuturnya.

Mengenai kemungkinan terulangnya protes dari orang tua wali murid yang masuk area blank spot, Ketua Komisi D DPRD Kota Jogja Agung Damar Kusumandaru mengaku sudah ada kesepakatan dengan Disdik Kota Jogja. Menurut dia, dalam pertemuan dengan Disdik sebelumnya disepakati SMP negeri baru di Jogja timur bisa dibuka tahun ajaran 2019/2020 nanti. “Memang belum sempurna sekolahnya, tapi paling tidak bisa untuk kegiatan belajar mengajar,” ujarnya.

ADK mengakui dalam APBD 2019 disepakati belum dianggarkan pembangunan SMP negeri baru karena sebelumnya ada informasi kemendikbud akan menetapkan aturan PPDB berbeda. Tapi sebagai antisipasi, Disdik tetap diminta untuk menyiapkan tenaga guru dan fasilitas penunjang lainnya. “Sambil jalan dilengkapi fasilitas sarana dan prasaranya, toh bangunanya sudah ada,” ujar Ketua Umum PSIM Jogja itu.

Sebelumnya Kepala Bidang Pendidik Tenaga Kependidikan Data dan Sistem Informasi Pendidikan Disdik Kota Jogja Samiyo mengakui ada permintaan dari legislatif untuk segera membuka SMP negeri baru di Kotagede. Tapi Samiyo mengaku belum berani merealisasikannya karena fasilitas pendukung belum ada. “Antara kelas dan fasilitas SD dan SMP tentu berbeda, kalau dipaksa juga tidak maksimal,” katanya.

Terkait dengan antisipasi kembali terulangnya protes masyarakat terkait PPDB SMP, Wakil Wali Kota Jogja Heroe Poerwadi meminta organisasi perangkat daerah terkait untuk mulai mendata jumlah lulusan SD dan domisilinya. Termasuk mulai memetakan warga yang pindah KTP ke Kota Jogja pada 2018 lalu. “Semua masih kami tampung dan buat kajian untuk penyusunan PPDB nanti,” paparnya. (cr7/pra/tif)