SLEMAN – Sebagai Kota Pelajar, jumlah pemondokan atau kos di Jogjakarta sangat banyak. Apalagi di Sleman yang notabene menjadi pusat universitas negeri di Jogjakarta.

Seiring berjalannya waktu, pertumbuhan kos di Sleman sangat pesat. Rumah yang tadinya hanya berlantai satu dengan jumlah kamar kurang dari sepuluh, disulap menjadi dua lantai dengan jumlah kamar lebih banyak.

Salah satu syarat yang harus dipenuhi pemilik kos adalah kepemilikan Sertifikat Laik Fungsi (SLF) untuk bangunan gedung kos. Namun dari sekian banyak bangunan baru di Sleman, belum banyak yang memiliki SLF tersebut.

Belum banyaknya pemilik kos berizin, dibuktikan dengan data Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman (DPUPKP) Sleman. Dimana sepanjang tahun 2018 baru mengeluarkan 18 SLF.

Dari 18 SLF tersebut didominasi oleh bangunan layanan publik atau bangunan besar. Sedangkan untuk bangunan kategori sederhana masih belum ada yang mengantongi SLF. Termasuk 175 pemondokan dan kos eksklusif yang tumbuh subur di Sleman.

“Kalau bangunan sederhana, selama ini belum ada yang memiliki SLF. Tapi kalau yang mengajukan ada. Hanya saja, masih tahap melengkapi dokumen lingkungan,” ujar Kabid Pendataan, Pembinaan dan Pengawasan Bangunan DPUPKP Sleman, R Amperawan Kusjadmikahandi (21/1).

Amperawan menjelaskan, baru bangunan besar atau bangunan untuk pelayanan publik yang dilengkapi SLF. Contohnya mal, hotel, rumah sakit, dan apartemen. Padahal SLF ini merupakan syarat untuk dapat memanfaatkan bangunan.

Selain itu, SLF berkaitan dengan tinjauan keandalan bangunan. Meliputi faktor keselamatan, kesehatan, kenyamanan, dan kemudahan perawatan serta pemeliharaan. “Tata bangunan dan lingkungan juga ditinjau,” kata Amperawan.

Namun, kata dia, sejak diterapkannya online single submission (OSS) atau perizinan terpadu secara online di akhir 2018, ada beberapa bangunan sederhana mulai mengajukan SLF untuk izin usaha. Selain itu pada 2019, pihaknya mentargetkan dapat menerbitkan 40 SLF.

“Sebanyak 40 SLF tersebut termasuk bangunan tower dan bangunan sederhana,” jelasnya.

Sesuai Perda 5/2011 tentang Bangunan Gedung, administrasi bangunan gedung tidak hanya berhenti pada terbitnya Izin Mendirikan Bangunan (IMB). Harus ada dokumen akhir, berupa SLF.

Selain itu, untuk mendapatkan SLF harus memiliki dokumen lingkungan, IMB, laporan pemeliharaan bangunan, pemenuhan persyaratan mekanikal dan elektrikalserta rekomendasi dari pemadam kebakaran. “Sosialisasi terus kami lakukan, namun untuk ranah penindakan kami serahkan ke Satpol PP,” kata Amperawan.

Kasi Pembinaan dan Pengawasan, Satpol PP Sleman, Bondan Yudobaskoro mengatakan, untuk pengawasan pemondokan masih terkendala aturan. Sebab Perda 9/2007 tentang Pemondokan ada banyak celah yang bisa dimanfaatkan pelaku usaha kos.

“Oleh karenanya, pada 2019 ini akan ada revisi Perda tersebut,” kata Bondan.
Pihaknya telah melakukan pendataan terhadap pemondokan di Sleman yang tidak dilengkapi SLF. Hasilnya, ada 175 pemondokan yang belum dilengkapi SLF.

Sekretaris Dinas Penanaman Modal Pelayanan Perizinan Terpadu (DPMPT) Sleman, Triana Wahyuningsih mengatakan, sepanjang 2018 baru ada 32 pemondokan mengajukan izin. “Kalau kami, sifatnya pasif. Hanya mengeluarkan izin. Kalau masalah pengawasan ada di dinas lain,” ujar Triana. (har/iwa/fn)