GUNUNGKIDUL – Kasus perceraian di Gunungkidul tergolong tinggi. Bahkan, trennya dalam dua tahun terakhir cenderung meningkat. Yang lebih memprihatinkan lagi, kasus cerai gugat paling mendominasi.

Berdasar data Pengadilan Agama (PA) Wonosari, ada 1.362 kasus perceraian pada 2017. Sebanyak 1.000 kasus di antaranya merupakan gugat. Alias istri yang mengajukan perceraian. Sisanya cerai talak. Atau suami yang mengajukan perceraian. Kemudian, 1.538 kasus perceraian pada 2018. Seperti pada 2017, cerai gugat pada tahun lalu juga mendominasi. Dari 1.538 kasus perceraian, 1.070 di antaranya merupakan cerai gugat. Sedangkan cerai talak hanya 468 kasus.

Humas PA Wonosari Barwanto mengasumsikan tingginya angka perceraian itu menunjukkan ada pasangan suami-istri (pasutri) yang mengajukan cerai setiap harinya. Lantaran kasus perceraian tiap bulannya mencapai puluhan.
”Bahkan, pada bulan Oktober 2018 ada 106 kasus. Itu pun cerai gugat,” jelas Barwanto di kantornya Jumat (11/1).

Dari proses persidangan diketahui, ada beberapa faktor pemicu perceraian. Mulai persoalan ekonomi hingga perselingkuhan. Menurutnya, kasus perceraian yang ditangani PA dalam dua tahun terakhir tidak hanya pasutri muda. Jamak pasutri yang telah lama mengarungi bahtera rumah tangga pun bercerai.
”Ada yang sudah sama-sama tua, tapi bercerai,” ujarnya. Sebagaimana usia, kasus perceraian tak melihat profesi. Hampir semua profesi ada yang bercerai. Namun, Barwanto mencatat, wiraswasta yang paling mendominasi. Disusul aparatur sipil negara.

Di balik tingginya angka perceraian, Barwanto mengungkapkan, tren poligami dalam dua tahun terakhir juga meningkat. Ada 21 permohonan poligami sepanjang 2017-2018.

(GRAFIS: HERPRI KARTUN/RADAR JOGJA)

”Meningkat hampir dua kali lipat dibanding sebelumnya,” katanya.
Padahal, kata Barwanto, syarat poligami tidaklah mudah. Terutama, persetujuan dari istri pertama. Dalam praktiknya, istri pertama memang bersedia dimadu. Tapi, mereka tetap menangis saat di depan pegawai PA.

”Namanya dipoligami ya perempuan pasti sedih,” tuturnya.

Dalam pengajuan berpoligami, tingkat perekonomian suami tidak menjadi syarat. Namun, PA bakal mengecek pendapatan bulanan si suami.
”Istri pertama dan kedua harus sama-sama tahu,” tambahnya.

Dalam kesempatan itu, Barwanto juga menyinggung mengenai tanggung jawab suami setelah bercerai. Menurutnya, bekas suami tetap wajib memberikan nafkah. Hingga istri atau anaknya mandiri. Ukurannya, istri sudah menikah lagi atau si anak usianya menginjak 21 tahun. Alias menginjak usia dewasa.

”Ketika anak masih di bawah 12 tahun otomatis ikut ibunya. Kalau di atasnya, anak diberikan untuk menentukan pilihan,” tambahnya.

Ketika dikonfirmasi mengenai tingginya angka perceraian, Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (P3AKBPD) Gunungkidul Sujoko berkomitmen menekannya. Salah satu caranya dengan menanamkan tanggung jawab kepada para pemuda.

”Angka perceraian bisa ditekan jika semua pihak terlibat aktif menjaga keutuhan rumah tangga. Pencegahan perceraian harus dilakukan sedini mungkin,” ucapnya singkat. (gun/zam/fn)