SEBELUMNYA, Kepala Kanwil Kemenkumham DIJ Krismono mengatakan, jumlah daftar pemilih tetap (DPT) warga binaan belum ideal. Dari 1.603 penghuni lapas dan rutan, hanya 300 yang terdaftar dalam daftar pemilih tetap (DPT). Disebabkan tidak lengkapnya syarat untuk masuk DPT.

Dia terus melakukan koordinasi dengan Disdukcapil mengenai persoalan tersebut. Terutama menyusulkan syarat DPT.

“Kami kejar dengan melakukan perekaman e-KTP. Syarat untuk terdaftar di DPT adalah memiliki NIK. Sementara, mayoritas warga binaan tidak memiliki itu (NIK),” kata Krismono.

Perekamanan e-KTP menjadi fokus kegiatan sejak 2018. Apalagi sejak adanya kerjasama antara Dirjen Permasyarakatan dengan Dukcapil Pusat. Setidaknya setiap warga binaan memiliki NIK setelah melakukan perekamanan e-KTP.

Minimnya DPT akan berdampak pada stabilitas lapas dan rutan. Krismono mengantisipasi aksi protes dari warga binaan. Caranya dengan melakukan pendekatan ke warga yang tidak terdaftar dalam DPT. Terutama warga yang tidak memiliki kartu keluarga sebagai syarat perekamanan e-KTP.

Krismono menyadari, hak pilih merupakan hak asasi manusia. Peniadaan DPT tentu melanggar HAM. Jajarannya akan terus mengupayakan hak pilih warga binaan sebelum April 2019.

“Warga binaan berhak menyalurkan suaranya. Apalagi tahun ini pemilu untuk presiden maupun legislatif tingkat kabupaten, provinsi hingga pusat. Kalau mereka tidak punya hak pilih menjadi pelanggaran HAM,” ujarnya.

Plt Kalapas Kelas IIA Narkotika, Dwi Agus Setiabudi mengatakan, jumlah DPT dibanding warga binaan tidak seimbang. Dia terus mendata dan mengusahakan perekaman e-KTP.

“Kami meminta polisi maupun Badan Narkotika Nasional (BNN) melengkapi warga binaan dengan data lengkap. Setidaknya fotokopi KTP dilampirkan dalam berkas yang dikirim ke sini. Jadi tidak repot seperti ini,” ujar Dwi Agus.

Pihaknya juga berkoordinasi dengan KPU. Terutama penyediaan kotak suara bagi warga binaan. Dia memastikan, tidak ada TPS menetap di Lapas Narkotika. Sistemnya berupa TPS keliling oleh KPU.

“TPS mobile dari luar bawa ke sini. Beda jika warga terdaftar DPT-nya banyak, maka ada TPS tersendiri,” katanya. (dwi/iwa/fn)