SLEMAN – Memilih presiden dan wakil presiden merupakan hak warga Indonesia yang telah ber-KTP. Ternyata masih banyak warga yang belum masuk daftar pemilih tetap (DPT). Sehingga dilakukan peninjauan ulang. Mereka dimasukkan ke daftar pemilih tambahan (DPTb).

Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sleman, Trapsi Haryadi mengatakan, pihaknya terus mendata warga. Terutama yang memiliki hak suara. Namun belum terakomodasi. Contohnya warga binaan di dalam Lembaga Pemasyarakatan (Lapas).

Di Sleman, ada dua Lapas yang menjadi konsentrasi utama. Yaitu di Pakem dan Cebongan. “Kami koordinasi dengan Bawaslu dan Disdukcapil. Untuk mendata warga binaan. Ternyata ada yang belum masuk DPT karena tidak punya E-KTP,” ujar Trapsi di KPU Sleman (11/1).

Dia mengatakan, dengan adanya DPT hasil perbaikan (HP) tersebut jumlah pemilih di Sleman bertambah. Kini jumlahnya menjadi 774.609 pemilih.
Kemungkinan, jumlah tersebut akan berubah. Ada kemungkinan warga pindah daerah pemilihan (Dapil). Atau ada warga yang datanya belum dimasukkan ke DPT.

“Mekanismenya ada DPTb untuk yang pindah tempat memilih. Masuk ke daftar pemilih khusus (DPK). Untuk yang datanya belum masuk ke DPT,” kata Trapsi.
Mekanismenya, pemilih yang masuk kategori DPK, cukup menunjukkan e-KTP ke tempat pemungutan suara (TPS). Namun, waktu pencoblosannya diatur. Yaitu pukul 12.00 hingga 13.00.

“Untuk DPTb bisa datang ke KPU minta formulir A5. Atau mencabut sendiri di TPS asal,” urainya.

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Sleman telah melakukan perekaman E-KTP di Lapas Narkotika Kelas II A DIJ di Pakem. Hal ini sebagai upaya memenuhi hak-hak demokrasi warga binaan lapas.

Kabid Pelayanan Pendaftaran Penduduk, Disdukcapil Sleman, Endang Mulatsih mengatakan, perekaman menyasar warga binaan asli Sleman. Terutama yang belum punya identitas.

Dari data Disdukcapil, ada 81 warga binaan asal Sleman belum punya e-KTP dari total 328 orang penghuni Lapas. “Kini seluruhnya telah melakukan perekaman e-KTP,” jelas Endang.

Dikatakan, proses perekaman e-KTP sudah hampir terpenuhi seluruhnya. Sebanyak 98,68 persen warga Sleman yang wajib memiliki e-KTP telah melakukan perekaman E-KTP.

“Sekitar 10 ribu penduduk belum melakukan perekaman. Mayoritas warga wajib KTP Pemula,” kata Endang.

Kasie Pembinaan Narapidana/Anak Didik, Lapas Narkotika Kelas II A DIJ, Supar mengaku terbantu program jemput bola perekaman E-KTP tersebut. Sebelumnya, Disdukcapil menyasar panti jompo dan Lapas Cebongan. Lapas Narkotika Kelas II A DIJ mendapat giliran.

“Warga binaan antusias dengan program ini. Mereka jadi mempunyai hak pilih pada pemilu yang akan datang,” ungkap Supar. (har/iwa/fn)