PURWOREJO – Penindakan terhadap minuman beralkohol (mihol) mendominasi penegakan peraturan daerah (Gakda) yang dilakukan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran (Satpol PP Damkar) Purworejo selama tahun 2018. Tercatat ada 56 kasus penindakan dari total 111 kasus yang ditangani.

Hal itu diungkapkan Kepala Bidang Penegakan Perda Satpol PP Damkar Purworejo Mujono saat ditemui di kantornya, Jumat (11/1). Adapun penegakan perda non yustisi yang dilakukan mencapai 500 pelanggar.

“Saat ini pun kami tengah menangani penyelesaian terhadap tujuh pedagang mihol hasil operasi Pekat akhir tahun kemarin yang dilakukan 21- 29 Desember. Empat pelanggar sudah kami sidangkan di pengadilan negeri pada Rabu (9/1) kemarin. Sisanya rencana Senin depan,” kata Mujono.

Ketujuh pedagang mihol itu berasal dari sejumlah desa di wilayah Kecamatan Ngombol, Bayan, Purwodadi, Purworejo, dan Kutoarjo. Pada sidang kemarin, empat orang masing-masing dikenai denda Rp 1 juta karena terbukti melanggar Perda Nomor 6 Tahun 2006 tentang Larangan Miras dan Mihol Pasal 6 Jo Pasal 13 ayat 1.

“Para penjual mihgol ini semakin rapi dalam mengedarkannya, banyak transaksi yang dilakukan secara COD. Penyimpanannya juga demikian, bahkan yang di Kutoarjo barang disimpan di belakang rumah, di pekarangan,” ungkapnya.

Mujono menjelaskan, dari sejumlah kasus yang ditangani penyidik Satpol PPP sepanjang tahun 2018, total denda dari pelanggar yang masuk ke kas negara mencapai Rp 74,14 juta. Sementara untuk barang bukti telah dimusnahkan di Kejaksaan Negeri Purworejo.

“Penegakan Perda yang tidak sampai ranah peradilan atau nonyustisi ada lebih dari 500 kasus, seperti pelanggaran reklame, PKL, K3, IMB, pengelolaan lingkungan, dan lainnya,” jelasnya.

Tahun 2018 juga mencatatkan penindakan nonyustisi yang cukup menonjol, yakni penutupan 6 tempat karaoke di sejumlah wilayah. Masing-masing telah mendapatkan sanksi administrasi. Langkah ini menjadi sebuah komitmen pihaknya untuk menegakkan Perda sesuai dengan aturan dan perundangan yang berlaku.

Mujono menambahkan, selain fokus pada penindakan, Satpol PP juga melakukan sejumlah upaya pencegahan, antara lain, melalui sosialisasi dan pembinaan. Pada tahun 2019 ini akan digiatkan program Satpol PP Goes to School yang telah diawali pada 2018 di SMAN 3 Purworejo.

Kepala Satpol PP dan Damkar Budi Wibowo sendiri mengungkapkan, peredaran mihol di Kabupaten Purworejo cukup tinggi. Menilik dari tingginya tingkat konsumsi masyarakat, tak ayal ada juga mihol palsu yang beredar.

“Dalam beberapa operasi kami kerap mendapati ada botol mihol yang isinya sudah tidak dari pabrikan. Dan pengungkapan kasus ini memang cukup pelik, karena kami harus benar-benar cermat untuk melakukan penangkapan,” kata Budi. (udi/laz/fn)