JOGJA – Perilaku buruk para juru parkir (jukir) di Kota Jogja, yang menaikkan tariff parkir di atas ketentuan belum akan berakhir. Salah satunya karena tidak ada efek jera bai para pelanggarnya. Terakhir Pengadilan Negeri Jogja hanya menjatuhkan vonis denda Rp 100 ribu bagi jukir nakal yang terkena razia liburan lalu.

Terkait hal itu pengurus harian Jogja Corruption Watch Baharudin Kamba menilai vonis ringan bisa jadi angin surga bagi jukir lainnya untuk selalu melanggar. Selain itu juga tidak ada efek jera bagi jukir yang melanggar. “Harusnya hakim berani menjatuhkan denda maksimal, kalau vonisnya ringan terus kapan jeranya,” tegas dia Kamis (10/1).

Seperti diketahui, Pengadilan Negeri Jogja dalam sidang tindak pidana ringan (tipiring) rabu lalu (9/1) untuk tiga jukir yang tertangkap pada liburan akhir tahun lalu hanya dikenai denda Rp 100 ribu. Padahal diketahui salah satu jukir diantaranya pernah melakukan pelanggaran serupa.

Kamba mengaku perihatin masih terjadi vonis minimalis atau ringan terhadap jukir nakal. Menurut dia seharusnya hakim punya kepekaan yang tinggi dengan memberikan vonis yang maksimal. “Jika vonis yang diberikan hakim tersebut maksimal bisa dijadikan yurisprudensi hakim-hakim lainnya di tanah air,” jelasnya.

Sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Jogja nomor 18 tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Perparkiran, denda maksimal bisa mencapai Rp 50 juta atau kurungan penjara tiga bulan. Anggota Forum Pemantau Independen Kota Jogja periode 2018 itu pun berharap Perda Perparkiran yang baru disahkan akhir tahun lalu mampu menjawabnya. “Tentunya aparat penegak Perda harusnya juga bisa memberikan tuntutan maksimal,” pesannya.

Selain itu Kamba juga mendorong razia parkir liar terus diadakan. Jangan sampai kendor dan jangan menunggu adanya keluhan atau aduan dari masyarakat. “Jika perlu sanksi sosial perlu dilakukan dengan mendata para jukir yang dipernah divonis untuk tidak mendapat bantuan apapun baik dari program pemerintah pusat atau daerah,” usulnya.

“Perilaku koruptif oleh oknum-oknum jukir haruslah dihilangkan,” tambahnya.
Kepala Bidang Perparkiran Dinas Perhubungan Kota Jogja Imanuddin Azis yang juga menjadi saksi dalam sidang tipiring di PN Jogja, mengatakan denda Rp 100 ribu tersebut sangat ringan. Bahkan nominalnya turun dibandingkan denda yang dijatuhkan hakim bagi jukir yang melakukan pelanggaran serupa saat libur Lebaran lalu. Saat itu denda mencapai Rp 300 ribu. “Dengan denda Rp 100 ribu tentu harapan untuk memberikan efek jera tidak ada,” keluhnya.

Azis mengaku selama 2018 lalu Dishub Kota Jogja berhasil merazia sekitar 33 jukir nakal. Sama dengan Kamba, Azis juga berharap ada sanksi lain, diluar sidang tipiring, untuk jukir yang ketahuan berulang kali terkena razia. “Harus ada edukasi tapi sekaligus memberikan efek jera,” katanya. (cr5/pra/fn)