SLEMAN – Dirreskrimum Polda DIJ Kombespol Hadi Utomo mengatakan timnya akan ke Maluku melakukan reka ulang. Langkah tersebut terkait kasus dugaan pemerkosaan terhadap mahasiswi UGM yang sedang KKN di Maluku.

‘’Kami tengah berkoordinasi dengan Polda Maluku. Dalam jangka waktu dekat akan berangkat ke Pulau Seram, Maluku (lokasi KKN),’’ kata Hadi (10/1).

Tim penyidik akan melakukan kroscek data. Atas hasil penyidikan dan pemeriksaan saksi di Jogjakarta dengan tempat kejadian perkara (TKP). Tim juga akan melakukan olah TKP.

“Kepentingannya untuk penyidikan kasus dugaan pemerkosaan mahasiswi UGM,” kata Hadi.

Mengoptimalkan penyidikan, beragam agenda telah disiapkan. Termasuk reka ulang peristiwa dugaan pemerkosaan. Seluruhnya akan dilakoni sesuai dengan laporan ke Polda DIJ.

Langkah tersebut untuk melengkapi proses penyidikan. Karena penyidikan telah memasuki tahap penyusunan konstruksi. Termasuk melengkapi konstruksi hukum.

“Kasus UGM tetap jalan, penyidikan terus berlangsung, ada pemanggilan saksi-saksi untuk kelengkapan peristiwa. Ada sekitar 23 saksi telah kami mintai keterangan,” ujar Hadi.

Sementara itu, kuasa hukum korban, didampingi LSM Rifka Annisa menegaskan bahwa kasus tersebut murni pemerkosaan. Korban diduga diperkosa oleh rekan KKN-nya Hardika Saputra.

‘’Peristiwa terjadi saat keduanya mengikuti Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Maluku,’’ kata kuasa hukum korban, Catur Udi Handayani (10/1).

Dia menilai penyelidikan kepolisian dan UGM terkesan alot. ’’Tindak seksual yang dilakukan pelaku tidak memperoleh persetujuan dari penyintas. Itu menunjukkan korban dipaksa melakukan suatu tindak seksual yang tidak dikehendakinya,’’ kata Catur.

Catur menuntut polisi menuntaskan proses penyidikan. ‘’Sehingga kasus ini dapat diproses secara adil sampai pengadilan,” ujar Catur.

Dia juga menuntut UGM memenuhi hak penyintas. Yakni terkait informasi tentang upaya penanganan yang telah dilakukan kampus. Terutama kebijakan yudisium terhadap Hardika.

Dia melihat kelalaian UGM yang membuat kasus semakin berlarut. “Itu berpotensi menimbulkan tekanan psikologis terhadap penyintas,” kata Catur.
Bakal kian memperburuk kondisi psikis penyintas. Terutama jika hasil rekomendasi komite etik tidak memenuhi rasa keadilan penyintas.

UGM diminta melakukan pendampingan psikologis terhadap korban hingga pulih. Serta dukungan material berupa pembebasan biaya kuliah hingga lulus.

Catur meminta UGM memulihkan nama baik penyintas. ‘’Yakni melalui penandatanganan surat permintaan maaf dan penyesalan oleh terduga pelaku. Di hadapan rektor dan orang tua penyintas,’’ kata Catur.

Dia meminta UGM dan pihak lain menghentikan victim blaming dan tendensi mengkriminalisasi penyintas. ‘’Tendensi kriminalisasi seperti pertanyaan yang menyudutkan penyintas saat di-BAP (Berita Acara Pemeriksaan),’’ kata Catur.

Direktur Rifka Annisa, Suharti mengatakan, bergulirnya kasus hingga ke kepolisian bukan keinginan penyintas. Tetapi adanya laporan kasus pemerkosaan atas nama Arif Nurcahyo. ‘’Mau tidak mau harus dihadapi penyintas,’’ katanya.

Arif yang merupakan Kepala Satuan Keamanan dan Keselamatan Kampus (SKKK) UGM. Melaporkan kejadian ke Polda DIJ pada 9 Desember 2018. Laporan tanpa persetujuan penyintas.

‘’Kekecewaan korban kian bertambah setelah kasus bergulir ke kepolisian,’’ kata Suharti.

Korban bersedia melakukan visum et repertum psikiatrikum. ‘’Karena dampak psikologisnya masih terasa sampai sekarang,’’ kata Suharti.

Sebenarnya korban hanya ingin adanya sanksi etik pada pelaku. ‘’Kami bertekad menghadapi proses hukum sampai tuntas. Jangan sampai dihentikan penyidikannya (SP3). Bisa menjadi preseden buruk,’’ kata Suharti. (dwi/cr9/iwa/by)