GUNUNGKIDUL – Pembayaran klaim nonkapitasi seluruh puskesmas oleh BPJS Kesehatan Gunungkidul pada 2018 mengalami keterlambatan. Gara-garanya, hitung-hitungan nilai klaim kedua belah pihak tidak sinkron.

Sekretaris Dinas Kesehatan (Dinkes) Gunungkidul Priyanta Madya Satmaka mengatakan, setiap bulan 30 puskesmas se-Gunungkidul rutin mengajukan klaim ke BPJS Kesehatan. Persoalannya, pembayaran klaim dari BPJS Kesehatan baru bisa dicairkan empat hingga enam bulan berikutnya.

”Dampaknya ya rekonsiliasi piutang. Menyatukan presepsi yang berbeda itu terkait nilai pembayaran klaim. Kalau sudah sinkron nanti baru bisa dicairkan,” kata Priyanta saat dihubungi Kamis (10/1).

Berbeda dengan nonkapitasi, pembayaran klaim kapitasi tidak ada masalah. BPJS tertib membayarnya. Sesuai dengan jumlah pasien. Yang dimaksud dengan klaim nonkapitasi, Priyanta memaparkan, pembayaran klaim oleh BPJS Kesehatan kepada fasilitas kesehatan tingkat pertama. Berdasarkan jenis dan jumlah pelayanan kesehatan yang diberikan.

”Misalnya, pengajuan klaim nonrawat inap atau pemeriksaan ibu hamil,” ujarnya.

Berapa nilai pembayaran klaim puskesmas yang menunggak? Priyanta menyebut tidak lebih Rp 400 juta. Dia berharap persoalan ini menjadi yang terakhir kali. Sebab, BPJS Kesehatan tahun lalu juga terlambat mencairkan pembayaran klaim. Di sisi lain, ada klausul baru mulai tahun ini.

”Jika terjadi keterlambatan pembayaran klaim, BPJS Kesehatan didenda 1 persen dari besaran total klaim yang diajukan,” ungkapnya.

Kepala BPJS Gunungkidul Syarifatun tidak menampik perihal keterlambatan pembayaran klaim untuk puskesmas. Menurutnya, permasalahan tersebut lantaran aplikasi BPJS belum mengakomodasinya.
”Maka, harus direkonsiliasi,” katanya. (gun/zam/fn)