SLEMAN – Sejak kampanye pemilihan umum (Pemilu) 2019 dimulai, partai politik (parpol) memasang atribut kampanye di mana-mana. Namun, dari September 2018 hingga Januari 2019, terjadi banyak pelanggaran.

Koordinator Divisi (Kordiv) Hukum, Data dan Informasi, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Sleman, Arjuna al Ichsan Siregar mengatakan, pelanggaran administrasi pemilu mendominasi. “Kalau pelanggaran pidana baru kasus Ngadiyono saja,” ujar Arjuna (9/1).

Pelanggaran administrasi, kata Arjuna, berupa pelanggaran cara pemasangan alat peraga kampanye (APK). Sebagaian besar peserta pemilu juga tidak melaporkan kegiatan kampanye ke Panwascam.

“Untuk pelangaran semacam ini, kami layangkan surat teguran,” kata Arjuna.
Peserta pemilu maupun relawan belum memahami cara main kampanye. Banyak kegiatan kampanye yang tidak dilaporkan ke Bawaslu maupun Panwascam.

Mengenai pelanggaran pemasangan bendera parpol, Bawaslu telah mengirim surat ke parpol agar menurunkan secara mandiri. Kendati bendera parpol bukan APK, pemasangan dan lokasinya harus sesuai aturan.

Ada 4.377 bendera yang dipasang tidak sesuai aturan. Dipasang di jembatan, pohon, fasilitas pemerintahan, pendidikan dan kesehatan.

“Itu data di kami sejak akhir Desember 2018 hingga awal Januari 2019. Dipasang tidak sesuai kesepakatan bersama,” kata Ketua Bawaslu Sleman, M Abdul Karim Mustofa.

Enam parpol dengan pemasangan bendera terbanyak diminta menertibkan secara mandiri. Masing-masing PDIP (1.419 bendera), Golkar (751), PPP (527), PKS (404), PBB (309), dan PAN (223). PKPI dan Partai Garuda tidak melanggar kesepakatan.

Pelanggaran pemasangan bendera terjadi di tujuh kecamatan. Yakni Mlati (967), Godean (711), Depok (624), Ngaglik (556), Pakem (313), Turi (276), dan Berbah (238).

“Kami telah meminta parpol menaati kesepakatan. Demi kesuksesan Pemilu. Segera tertibkan bendera parpol yang dipasang di luar kesepakatan,” kata Karim.

Dia menunggu tujuh hari setelah surat dikirim. Menunggu respons parpol. Jika tidak ada reaksi, parpol kembali akan disurati.

“Kami tidak bisa melakukan penurunan, karena bendera bukan APK. Kami tunggu komitmen parpol terhadap kesepakatan,” kata Karim. (har/iwa/fn)