SLEMAN – Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM DIJ Krismono meminta penerapan hukuman di Lapas Kelas IIA Narkotika tidak hanya sekadar kurungan. Juga pengobatan. Terutama kepada pecandu dan pengguna narkotika.

Namun penerapannya tak mudah. Salah satu kendalanya, pendanaan. Pada 2018, anggaran rehabilitasi Lapas Kelas IIA hanya Rp 23 juta.

“Sebenarnya ini (anggaran) relatif kecil kalau untuk mengoptimalkan program. Namun kami berusaha memaksimalkan dengan besaran tersebut,” jelas Krismono usai sertijab Kalapas Kelas IIA Jogjakarta (8/1).

Jajarannya hanya mampu merehabilitasi 50 hingga 60 orang pecandu. Untuk perbandingan, jumlah penghuni Lapas Narkotika saat ini 328 warga binaan. Prioritas rehabilitasi adalah pengguna baru.

Rehabilitasi tidak hanya sekadar program berjalan. Ada fokus melepas jerat ketergantungan terhadap narkotika. Perlakuan warga binaan yang menjalani rehabilitasi juga berbeda. Bahkan ada penyuluh dan instruktur yang mendampingi selama rehabilitasi.

Penerapan program tetap diawali dengan asesmen. Tujuannya menyeleksi warga binaan dengan prioritas rehabilitasi. Terutama bagi warga binaan yang ingin terlepas dari jerat narkotika.

“Mereka sejatinya adalah korban. Yang berhak mendapatkan pengobatan,” ujar Krismono.

Plt Kalapas Kelas IIA Narkotika, Dwi Agus Setiabudi mengakui, ada persoalan dilematis. Program harus berjalan, namun tidak bisa merata. Namun dia memiliki spesifikasi khusus penerima rehabilitasi.

“Pengedar secara sadar mengedarkan narkotika. Kalau pemakai maupun pengguna tak ubahnya korban. Jadi diobati, agar kecanduannya hilang,” tegas Dwi Agus. (dwi/iwa/fn)