JOGJA- Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) akhirnya mengeluarkan salinan putusan atas perkara nomor 10/KPPU-1/2017 terkait pengadaan pembangunan Stadion Mandala Krida Tahun Anggaran (TA) 2016 dan TA 2017.

Salinan putusan setebal tiga halaman itu berbeda dengan rilis KPPU kepada media usai pembacaan putusan di Hotel Marriott Jogja pada 18 Desember 2018 lalu. Dalam amar putusan itu, KPPU tak lagi mencantumkan rekomendasi berupa saran pertimbangan kepada gubernur DIJ agar memberikan sanksi administrasi bagi Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Edy Wahyudi sebagai terlapor I maupun Kelompok Kerja Bagian Layanan Pengadaan (Pokja BLP) selaku terlapor II dan terlapor III.

Amar putusan yang diteken Ketua Majelis Komisi Chandra Setiawan hanya menyebutkan hukuman denda bagi enam kontraktor yang terlibat dalam proyek senilai Rp 85,9 miliar tersebut.

Enam kontraktor itu terbukti melakukan persekongkolan horisontal sehingga melanggar UU No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Enam kontraktor disebut disebut sebagai terlapor IV, V, VI, VII, VIII dan terlapor IX.

“Menghukum terlapor IV (PT Duta Mas Indah (DMI)) membayar denda Rp 2,5 miliar yang harus disetor ke kas negara sebagai setoran pendapatan denda pelanggaran di bidang persaingan usaha satuan kerja KPPU melalui bank pemerintah dengan kode penerimaan 425812,” ungkap Chandra dalam pemberitahuan petikan dan salinan putusan tertanggal 7 Januari 2019.

Dalam amar putusan itu, KPPU juga menjatuhkan hukuman terhadap terlapor V (PT Kenanga Mulya) dengan membayar denda Rp 1 miliar. Terlapor VI (PT Lima Tujuh Tujuh) didenda Rp 1 miliar dan terlapor VII (PT Bimapatria Pradanaraya) diwajibkan membayar denda Rp 1,07 miliar. Terlapor VIII (PT Permata Nirwana Nusantara) membayar denda sebesar Rp 1,32 miliar.

KPPU juga menghukum terlapor IX (PT Eka Madra Sentosa) membayar denda sebesar Rp 1 miliar. Juga melarang terlapor IV (PT DMI) dan terlapor VIII (PT Permata Nirwana Nusantara) mengikuti tender di bidang jasa konstruksi pembangunan sarana dan prasarana olah raga yang sumber pembiayaannya dari APBN dan/atau APBD selama dua tahun di seluruh wilayah Indonesia.

Melarang terlapor V (PT Kenanga Mulya), terlapor VI (PT Lima Tujuh Tujuh), dan terlapor VII (PT Bimapatria Pradanaraya) mengikuti tender pada bidang jasa konstruksi pembangunan sarana dan prasarana olah raga yang sumber pembiayaannya dari APBN dan/atau APBD selama satu tahun di seluruh wilayah Indonesia.

Edy Wahyudi yang dihubungi terpisah mengakui telah menerima petikan dan salinan putusan KPPU tersebut. Dari amar putusan tersebut menunjukkan proses pengadaan pembangunan Stadion Mandala Krida TA 2016 dan TA 2017 telah berjalan sesuai Peraturan Presiden (Perpres) No. 54 Tahun 2010 berikut perubahan-perubahannya.

Perpres itu mengatur pengadaan barang dan jasa di lingkungan pemerintah. “Kami bersama Pokja BLP telah menjalankan tugas sesuai amanat Perpres No. 54 Tahun 2010,” ujarnya kemarin.

Namun majelis komisi KPPU yang menangani perkara itu berpandangan lain. KPPU memakai acuan UU No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. “Jadi ada beda penafsiran,” katanya.

Menanggapi amar putusan itu, Edy mengaku menerimanya. Dia tidak berpikir menempuh upaya hukum sebagaimana dilakukan terlapor IV PT DMI dan terlapor VIII PT Permata Nirwana Nusantara (PNN).

Sebagaimana diketahui, Yoyok Sismoyo SH sebagai kuasa hukum PT DMI dan PT PNN menyatakan menempuh upaya hukum melalui pengadilan negeri. “Begitu salinan putusan diterima, kami langsung ajukan upaya hukum,” tegas Yoyok.

Terpisah Sekprov DIJ Gatot Saptadi mengaku belum menerima salinan putusan tersebut. Dia baru berencana membahasnya dengan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Disdikpora) DIJ Kadarmanta Baskara Aji.

“Tadi pagi (kemarin) Pak Aji sudah mau melaporkan masalah itu. Tapi belum jadi ketemu karena saya ada acara mendampingi gubernur meninjau ke bandara Kulonprogo,” ujar Gatot. Karena itu, Sekprov belum bersedia memberikan tanggapan lebih jauh karena masih akan menunggu laporan dari kepala Disdikpora DIJ. “Kami koordinasikan dulu,” ujarnya. (kus/zam/fn)