SLEMAN – Pelaku kejahatan jalanan yang dikenal sebagai klithih mayoritas dilakukan anak bermasalah di sekolah. Terutama mereka yang putus sekolah. Alias drop out (DO).

Pemetaan potensi kriminalitas jalanan tersebut dilakukan Polres Sleman. Pelaku kebanyakan berusia remaja dan masih di bawah umur. Tidak sedikit, mereka putus sekolah pada jenjang SMP maupun SMA.

Fenomena tersebut menjadi kendala dalam melakukan pengawasan. Karena kegiatan harian mereka tidak terpantau. Sementara pemantauan dan peran orang tua cenderung tidak peduli dengan kegiatan anaknya.

“Kalau di sekolah, kami ada program Satu Sekolah Dua Polisi. Kalau mereka tidak sekolah, ya jadi kendala juga,” kata Kapolres Sleman AKBP Rizky Ferdiansyah di Mapolres Sleman (8/1).

Mantan Ketua Tim Progo Sakti Polda DIJ tersebut juga menyoroti tren kriminalitas remaja. Aksi penculikan tergolong tindakan kriminal murni. Aksi tersebut bisa dijerat dengan aturan baku.

Meski tergolong tren baru, Rizky tidak ingin kecolongan. Dia melakukan pengawasan di berbagai sektor. Khususnya beberapa tempat yang menjadi lokasi nongkrong. Tujuannya mereduksi aksi kriminalitas oleh remaja.

Dia meminta korban berani melapor. Tujuannya untuk memutus siklus tren kriminalitas oleh remaja. Tren diawali dengan penculikan, lalu tantangan duel man to man. Denda diterapkan kepada korban. Apabila tidak membayar, maka teror berlanjut.

“Ini kan sudah bentuk ancaman kepada korban. Jangan takut lapor. Pasti kami lindungi. Siklus ini akan terus ada jika tidak ada yang berani memutus rantainya,” tegas Rizky.

Polres Sleman mulai melakukan pendekatan represif. Tindakan tegas berupa penangkapan dan sanksi hukum diterapkan. Tidak memandang usia. Pelaku di bawah umur tetap diancam pasal penganiayaan.

Pendekatan preemtif dan preventif tetap diberlakukan. Bagi pelaku yang tertangkap akan ada ibadah rutin di Polres Sleman. Bukan sekadar wajib lapor. Juga menjalani aktivitas layaknya pesantren kilat. Tujuannya mereduksi dan pendekatan secara psikologi kepada pelaku kriminalitas remaja.

“Orang tuanya kami panggil. Anaknya kami bina. Dititipkan di Polres selama lima hari untuk ngaji di sini. Kasus seperti ini memang harus dilakukan pendekatan dari berbagai aspek,” ujar Rizky.

Dirreskrimum Polda DIJ Kombespol Hadi Utomo memastikan hukum akan diberlakukan dengan tegas. Tidak ada pengecualian. Perbedaannya, proses menjalani hukuman dengan UU Perlindungan Anak.

Dia meminta masyarakat tidak berasumsi sepihak. Menganggap pelaku di bawah umur dilepaskan. Penerapan pasal penganiayaan tetap berlaku jika terbukti bersalah. Dia mencontohkan, 49 kasus yang ditangani Polda DIJ tetap berjalan meski mayoritas pelaku bawah umur.

“Ada yang masih SMP, SMA, bahkan putus sekolah. Kalau kriminal murni tidak ada kompromi. Tidak peduli meski usia anak-anak, tetap kami tangkap. Kami memprosesnya UU Perlindungan Anak,” tegas Hadi. (dwi/iwa/fn)