GUNUNGKIDUL – Musim kampanye pemilihan umum (Pemilu) sudah berlangsung sejak 23 September 2018. Namun demikian, dalam perjalanannya muncul isu yang dapat menimbulkan ketidakpercayaan masyarakat terhadap pelaksanaan Pemilu 2019.

Ketua KPU Gunungkidul Ahmadi Ruslan Hani mengatakan, isu seperti kotak suara terbuat dari kardus, isi surat suara dalam keadaan tercoblos, kemudian permasalahan DPT, termasuk netralitas aparat pemerintah, dan golput menjadi perhatian serius penyelenggara pemilu. “Masyarakat kami diberikan pemahaman yang benar terkait isu yang berkembang,” kata Ahmadi Ruslan Hani Selasa (8/1).

Misalnya, berkaitan dengan isu kotak kardus sudah terjawab. Beberapa waktu lalu bersama dengan bawaslu melakukan tes kekuatan kotak suara. Hasilnya, tidak ada masalah. Demikian juga tingkat kemananan, kotak suara berbahan karton tersebut. “Pihak terkait termasuk masyarakat bisa bersama-sama melakukan pemantauan,” ujarnya.

Bagaimana dengan angka golput? Mengacu pada data Pilpres 2014, tingkat partisipasi di Gunungkidul sekitar 78 persen, atau di atas target nasional. Kalaupun masih ditemukan pemilih tidak hadir dalam pemungutan suara menurutnya tidak bisa dipastikan golput. “Kan, di Gunungkidul banyak perantau ya,” ucapnya.

Nah, untuk pemilu tahun ini penyelenggara pemilu optimistis target partisipasi bisa mempertahankan pada posisi di atas target nasional. Atau kalau tidak minimal bisa sama dengan persentase Pemilu 2014. Upaya mengerdilkan angka golput, pihaknya sudah ancang-ancang melakukan antisipasi. “Mulai dari pembentukan relawan demokrasi, sosialisasi melalui seni, dan pendekatan langsung kepada masyarakat,” terangnya.

Jumlah relawan demokrasi sendiri sebanyak 50 orang tersebar di 18 kecamatan. Tugasnya adalah memberikan sosialiasi sesuai dengan segmen yang telah ditentukan. Namun demikian, program tersebut masuk menunggu petunjuk tekhnis (juknis).“Kemudian mengenai anggaran Pemilu 2019 sekitar Rp 33 miliar, dipa sudah turun, namun anggaran belum bisa digunakan karena masih menunggu juknis,” ungkapnya.

Anggaran tersebut digunakan kebutuhan pokok tahapan pemilu, seperti sosialisaisi, pemungutan suara, pengadaan distribusi logistik, termasuk di dalamnya honor bagi penyelenggara pemilu dan honor komisioner baik KPU maupun Bawaslu.“Untuk jadwal kampanye terbuka terhitung sejak 21 hari terkahir muilai 21 maret 2019,” ucapnya.

Kapolres Gunungkidul AKBP Ahmad Fuady mengatakan, secara umum tahapan pemilu semua sudah terlaksana dengan baik. Perangkat dan sarana prasarana pemilu telah terkoordinasikan. Pihaknya selalu koordinasi dengan KPU dan Bawaslu apabila ada kendala dalam pelaksanaan tahapan pemilu. “Polres dan polsek-polsek setiap hari juga melakukan patroli cyber, ke media sosial dan akun-akun group. Apabila ada indikasi maka akan kami lakukan langkah penindakan,” kata Ahmad Fuady. (gun/din/fn)