SLEMAN – Sepanjang 2018, Kantor Imigrasi Kelas I DIJ melakukan pemantauan kepada warga negara asing (WNA). Terdapat 205 WNA yang overstay. Sebagian besar adalah WNA yang belajar.

Kepala Seksi Pengawasan dan Penindakan Keimigrasian, Edy Rohaedi mengatakan, para WNA yang overstay langsung diberi berita acara pemeriksaan (BAP). “Pelajar WNA yang banyak melakukan overstay. Alasannya karena belum dikirimi uang orang tuanya,” kata Edy (7/1).

Dikatakan, mayoritas pelajar yang overstay tersebut berasal dari Timor Leste. Bagi WNA yang overstay kurang dari 60 hari, Imigrasi melakukan penindakan berupa denda. Yang overstay lebih dari 60 hari, dilakukan tindakan administrasi berupa deportasi, pemulangan.

“Sepanjang 2018 yang dikenai tindakan administrasi keimigrasian sebanyak 16 orang,” kata Edy.

Periode izin tinggal WNA yang datang ke DIJ bermacam-macam. Ada yang tiga bulan, enam bulan, delapan bulan hingga setahun.

Selain itu, bagi yang datang untuk berwisata dikenai bebas visa kunjungan selama sebulan. Sedangkan untuk pendidikan, izinnya setahun, bisa diperpanjang hingga empat tahun.

Agar kesalahan overstay tidak terulang, Edy mengimbau para sponsor (universitas atau sekolah) lebih peduli. Yakni dengan rutin mengecek izin tinggal siswanya.

“Pihak universitas dan sekolah juga harus proaktif. Mengecek dan memberi laporan kepada imigrasi,” kata Edy.

Pihak Imigrasi sudah sering melakukan sosialisasi mengenai persoalan tersebut. Termasuk sosialiasi kepada masyarakat akan pentingnya Aplikasi Pelaporan Orang Asing (APOA). Ikut berkontribusi terhadap pelaporan keberadan orang asing melalui sistem online.

“Tapi masih ada juga yang tidak koorperatif,” tutur Edy.

Agar mobilitas WNA terpantau, pihaknya melakukan pengawasan melalui koordinasi dalam wadah Timpora (tim pengawasan orang asing). Berada di provinsi dan kabupaten/kota.

Edy mengimbau penginapan atau hotel melapor bila ada WNA yang datang menginap. Tak terkecuali dari guest house, penginapan kelas Melati, hingga hotel berbintang. Harus melaporkan keberadaan orang asing.

Dia menekankan agar sponsor bertanggung jawab atas keberadaan orang asing yang dijaminnya. Termasuk pemilik atau pengurus tempat penginapan atau perorangan. Berkewajiban memberikan data mengenai orang asing yang menginap.

Setiap pemilik penginapan dan perorangan dapat melaporkan melalui aplikasi APOA. Dapat diakses melalui http://apoa.imigrasi.go.id/poa/. Mereka diberi batas waktu satu kali 24 jam sejak orang asing mulai menginap.

“Bila terbukti abai dengan UU 6/2011 tentang Keimigrasian, penginapan dan hotel bisa terkena sanksi,” tegas Edy.

Kasubsi Informasi Keimigrasian, Kantor Imigrasi Kelas I Jogjakarta, Retno Dewi mengatakan, jumlah WNA yang masuk melalui pemeriksaan imigrasi Bandara Adisutjipto pada 2018 sebanyak 128.577 orang. (har/iwa/fn)