JOGJA- Ombudsman Republik Indonesia (ORI) tengah mematangkan langkah untuk memanggil paksa Rektor Universitas Gadjah Mada (UGM) Panut Mulyono. Upaya itu disiapkan setelah Panut dinilai mbalela alias tidak kooperatif lantaran menolak bertemu dengan tim ORI.

“Besok (hari ini, Red) kami akan ke Polda DIJ untuk mengoordinasikan langkah-langkahnya,” ungkap Kepala ORI Perwakilan DIJ Budhi Masthuri Minggu (6/1).

Dikatakan, koordinasi itu sebagai antisipasi dini manakala nantinya Panut tetap bersikeras enggan datang ke ORI. Sebab, lembaga yang berfungsi mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik itu telah melayangkan surat panggilan pertama. Orang nomor satu di kampus biru itu diminta datang ke ORI pada Selasa besok (8/1).

Surat panggilan pertama dilayangkan setelah ORI beberapa kali melakukan upaya persuasif. Jauh sebelum panggilan pertama, Budhi telah beberapa kali mengirimkan surat permohonan kehadiran kepada rektor.

Permohonan kehadiran pertama dikirimkan ORI ke UGM pada 13 Desember 2018. Panut diminta hadir pada Rabu 19 Desember 2018. Namun karena saat itu ada acara dies natalis, UGM minta pertemuan ditunda sehari kemudian.
Namun pada Kamis 20 Desember 2018, rektor tetap tidak bersedia datang ke ORI. Panut hendak mendelegasikan wakil rektor UGM bidang kerja sama dan alumni serta kepala bagian humas dan protokol.

Namun Budhi menolaknya. Pertimbangannya, ORI membutuhkan keterangan langsung dari Panut. Ini karena ada dugaan maladministrasi pimpinan UGM saat menangani kasus dugaan pemerkosaan salah satu mahasiswinya ketika KKN di Pulau Seram, Maluku pada 2017 silam.

“Kami ingin langsung mendapatkan keterangan dari rektor. Hanya rektor yang tahu dan bisa menjawabnya. Karena kebijakannya yang membuat rektor. Tidak dapat diwakilkan ke wakil rektor dan humas,” tegasnya.

Adapun dugaan maladministrsai itu terkait indikasi penundaan berlarut penanganan kasus. Juga dugaan memasukkan nama terduga pelaku pemerkosaan berinisial HS ke daftar wisudawan. Ini dinilai tak sesuai dengan prosedur yang disarankan tim investigasi internal UGM.

Perkembangan berikutnya ORI terus menjalin komunikasi dengan UGM. Meminta waktu kosong rektor. Tetap saja tidak ada tanggapan. Bahkan hingga pascalibur Natal 2018 dan Tahun Baru 1 Januari 2019, ORI tak mendapatkan kepastian.

Padahal ORI telah berkomitmen menuntaskan penanganan perkara ini sebelum pergantian tahun. Didorong itu, pada 31 Desember 2018, tim ORI mendatangi langsung rektor di gedung rektorat UGM. Tim ORI ditemui sekretaris rektor. Sempat menunggu hingga dua jam lamanya. Tapi, tetap saja tidak ditemui. Alasannya, rektor banyak kesibukan. Tim ORI akhirnya balik kanan.

Memasuki 2019, ORI kembali mengirimkan surat permohonan kehadiran kepada rektor pada Rabu (2/1). Dalam komunikasi dengan UGM diperoleh informasi rektor bersedia dengan tim ORI. Hanya lokasinya bukan di kantor ORI Perwakilan DIJ Jalan Wolter Monginsidi, Jogja. Namun di gedung UGM.

Mendapatkan jawaban itu, Budhi kemudian berkonsultasi dengan pimpinan ORI di Jakarta. Hasilnya, tim ORI dilarang datang ke UGM. “Pertimbangan pimpinan semata-mata demi menjaga kewibawaan ORI sebagai lembaga negara,” jelasnya.

Karena upaya persuasif dinilai telah mentok, ORI akhirnya menempuh upaya dengan mengirimkan surat panggilan pertama. Rektor diminta datang pada Selasa (8/1). Jika tetap tidak mau datang disusul panggilan kedua dan ketiga.

“Setelah panggilan ketiga tetap tidak datang, upaya paksa kami lakukan,” lanjut pria asal Asahan, Sumatera Utara ini.

Dasar upaya pemanggilan secara paksa, tutur Budhi, mengacu pasal 31 UU No. 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia. Bunyinya dalam hal terlapor atau saksi sebagaimana dimaksud dalam pasal 28 ayat (1) huruf a telah dipanggil tiga kali berturut-turut tidak memenuhi panggilan dengan alasan yang sah, Ombudsman dapat meminta bantuan Kepolisian Negara Republik Indonesia untuk menghadirkan yang bersangkutan secara paksa.

Sedangkan pasal 28 ayat (1) huruf a menyebutkan Ombudsman dalam melakukan pemeriksaan dapat memanggil secara tertulis terlapor, saksi, ahli dan/atau penerjemah untuk dimintai keterangan.

Menanggapi itu, Kepala Bagian Humas dan Protokol UGM Iva Ariani punya tafsir lain terhadap bunyi pasal 31 UU No. 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman.
Menurut dia, ORI tidak dapat menghadirkan rektor UGM secara paksa dikarenakan pemeriksaan Ombudsman terhadap dugaan maladministrasi tidak berdasarkan laporan. “Itu dibuktikan dengan surat ORI yang pertama nomor 0390/SRT/0105.2018/yg-06/XII/2018 tertanggal 13 Desember 2018,” tegas Iva.

Isi surat itu menyatakan ORI Perwakilan DIJ telah melakukan investigasi atas prakarsa sendiri, dengan meminta informasi, penjelasan, dan data dari berbagai pihak terkait. “Berdasarkan wewenang dalam UU Ombudsman RI tidak tepat jika ORI akan menggunakan mekanisme dan pemanggilan rektor UGM secara paksa,” ujar dia.

Iva punya keyakinan kuat Polda DIJ akan cermat dan hati-hati memberikan bantuan kepolisian kepada ORI untuk memanggil paksa rektor UGM. “UGM mengucapkan terima kasih atas atensi dan bantuan berbagai pihak dalam menyelesaikan kasus yang menjadi pokok permasalahan yang mendorong ORI akan menghadirkan paksa rektor UGM,” ungkap Iva. (kus/yog/fn)