KEBIASAAN memberikan fee atau insentif oleh toko oleh-oleh kepada para pengantar turis ternyata tak sekadar budaya. Antropolog Universitas Gadjah Mada (UGM) Agus Indyanto menilai, pemberian komisi hasil penjualan oleh-oleh kepada para pembawa tamu merupakan modifikasi mekanisme berbagi dan patron klien.

Dari kaca mata antropologi ekonomi, jelas Indy, berbagi hasil panen adalah hal lumrah sejak zaman dulu. Terutama panen padi dengan ani-ani. Selalu ada sebagian padi yang sengaja disisakan di sawah. Sebagian padi itu diberikan bagi orang-orang miskin yang mau mengambilnya.

“Nah, kalau di masyarakat sekarang bentuknya model baru. Konteksnya industrial. Mode produksinya, lokasi, lapangan usahanya berbeda. Sehingga yang muncul seperti itu (sistem fee/insentif, Red),” jelas dosen fakultas ilmu budaya itu.

Dalam perubahan model tersebut, keunikannya jika dijadikan sebagai strategi bisnis. Oleh para pengusaha toko atau restoran. Bahkan, kata Indy, tidak sekadar bisnis. Ada unsur patron klien di situ. Yakni relasi simbiotik antara seseorang dengan posisi sosial berbeda yang berimplikasi pada pertukaran. “Seperti antara tuan tanah dan magersari,” katanya.

Menurut Indy, para pembawa tamu, bagi pengusaha oleh-oleh adalah salah satu aset produksinya. Sebagai alat promosi yang praktis. Yang berusaha meyakinkan wisatawan untuk berbelanja di tokonya. “Bagi pengusaha, saya pikir sudah dihitung berapa investasi yang diberikan dan potensi-potensinya,” ujar Indy.

Toh, meski hasilnya nihil, terkadang para pengemudi becak masih tetap dapat uang saku dari pihak toko. Karena ada hubungan seperti utang budi dan tanggung jawab sosial. Yang dikemas dalam relasi formal untuk produksi. “Saya pernah tanya (tukang becak, Red), kalau nggak dapat penumpang terus makannya bagaimana. Katanya ya dapat dari juragan-juragan itu,” bebernya.

Hubungan ekonomi dalam masyarakat, lanjut Indy, tidak selalu murni ekonomi. Begitu pun sebaliknya. Relasi sosial dapat ditransfer menjadi relasi ekonomi. “Pada dasarnya hubungan patron klien itu masih ada. Apa ya kemudian tukang becak ini akan membawa tamu ke toko yang asal-asalan, kan enggak,” paparnya.
Sementara itu, pengamat ekonomi Universitas Pembangunan Nasional (UPN) Veteran Jogjakarta Ardito Bhinadi melihat fenomena pemberian fee bagi para perantara turis dan pengusaha toko oleh-oleh sebagai hal wajar.

Dia justru menilai kerja sama pemilik toko oleh-oleh dengan para perantara turis sebagai cara yang tepat. Dari segi bisnis. “Biasanya ada fee antara 10 – 30 persen (dari total belanja tamu, Red),” katanya. “Beberapa kasus yang saya temui, bahkan ada tukang becak yang menggratiskan ongkosnya,” sambung ketua Pusat Studi Ekonomi dan Industri Skala Kecil UPN Veteran.
Menurut Ardito, tak sedikit tukang becak hanya mengandalkan fee dari toko oleh-oleh terkait.

Keberanian toko oleh-oleh memberi fee karena keuntungan yang diperoleh memang besar. Terutama yang berani memberikan fee hingga 30 persen.
Soal kenaikan harga komoditas oleh-oleh saat musim libur, Ardito pun menganggapnya lumrah. Fenomena itu sesuai salah satu hukum ekonomi.

Yakni, saat kegiatan perekonomian tinggi, di situ pula harga akan naik. Hanya yang perlu dicermati, kata Ardito, kenaikan harga itu sebaiknya dalam batas wajar. “Kenaikan harga dua kali lipat atau lebih bisa membuat konsumen jera,” ujarnya mengingatkan. (tif/cr9/yog/fn)