SLEMAN – Sejak masa kampanye dimulai, Sleman dipenuhi bendera partai politik (Parpol). Namun, pemasangan bendera menjadi persoalan. Apalagi bendera parpol yang dipasang di flyover Jombor.

Sepanjang flyover Jombor, penuh bendera parpol. Pemasangan dilakukan serampangan. Hanya diikat seadanya. Membahayakan pengendara.

“Apalagi jika ada angin kencang. Kibaran bendera parpol sangat berbahaya. Bisa mengenai pengendara,” ujar salah seorang warga, Lutfika Khusna (6/1).

Dia setiap hari melintasi flyover Jombor. Lutfika menyayangkan sisa bambu yang digunakan untuk memasang bendera masih berserakan.

Jika tidak segera disingkirkan, berbahaya untuk pemotor. “Belum lagi jika bambu yang dipasang di pagar flyover jatuh. Bisa menimpa pengendara lain,” ujar Lutfika.

Selain itu, dengan banyaknya bendera parpol tersebut menimbulkan kesan kumuh. Tidak sedap dipandang. “Mohon pihak berwajib menertibkan,” pinta Lutfika.

Kondisi tersebut telah berlangsung sejak beberapa bulan. Menjadi perhatian Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Sleman. Namun Bawaslu terganjal regulasi.
Sebab, yang dapat mereka tertibkan adalah alat peraga kampanye (APK). Sedangkan yang terpasang di flyover Jomboar bukan termasuk APK.

“Ini juga menimbulkan kebingungan kami. Karena dalam Peraturan Bupati (Perbup) maupun Peraturan KPU menyebutkan, bendera parpol bukan termasuk APK,” ujar Kordiv Hukum, Data dan Informasi, Bawaslu Sleman, Arjuna Al Ichsan Siregar.

Dia mengakui, lokasi pemasangan bendera sebenarnya melanggar regulasi. Perbup 27/2018 tentang Pemasangan APK menyebutkan, APK dilarang dipasang di jembatan.

“Namun kembali lagi ke definisi APK. Karena bendera parpol bukan APK. Jadi kami tidak punya kekuatan hukum menertibkannya,” kata Arjuna.

Dia tetap meminta parpol untuk tidak memasang bendera maupun APK di lokasi yang dilarang dalam Perbup. Pihaknya telah membuat kesepakatan dengan partai.

“Jadi kami telah mengirim surat agar bendera partai tidak dipasang di lokasi yang dilarang,” ujar Arjuna.

Lebih lanjut, untuk bendera di flyover Jombor, pihaknya telah meminta agar diturunkan secara mandiri. Demikian juga dengan pemasangan bendera parpol di lokasi lain.

“Bendera yang lokasi dan cara pemasangannya menyalahi aturan hampir seribu. Tapi kami tidak punya kekuatan hukum menertibkannya. Karena bukan APK,” ujar Arjuna. (har/iwa/fn)