JOGJA – Hasil Survey Demografi dan Kesehatan Indonesia (SDKI) 2017 menunjukkan bahwa angka fertilitas total (AFT) atau kelahiran di DIY di angka 2,2 per perempuan. Artinya, seorang perempuan di DIJ rata-rata melahirkan 2,2 anak selama hidupnya. Masih lebih rendah dibandingkan AFT nasional 2,4 anak per perempuan.

Meskipun demikian, angka tersebut sebenarnya terjadi kenaikan dari 2012 lalu dengan angka AFT masih 2,1. Kepala Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) DIY Drs. Bambang Marsudi, M.M. mengatakan, melihat tren tersebut pihaknya perlu merasa khawatir. Sebab meskipun secara nasional masih di bawah rata-rata namun grafiknya menunjukkan adanya peningkatan dari 10 tahun lalu yang masih ada di angka 1,8.

“Inilah yang menjadi kekhawatiran kami dan perlu diteliti bersama secara komprehensif,” kata Bambang saat kegiatan Seminar Penyajian Survei Demografi dan Kesehatan Indonesia 2017 Indikator Fertilitas dan Kesehatan Reproduksi DIY, Kamis (13/12). Hadir pula dalam acara tersebut dan Badan Pusat Statistik DIY dan Pusat Studi Kebijakan Kependudukan UGM.

Temuan awalnya hal itu disebabkan karena adanya temuan meningkatnya kontrasepsi tradisional dibandingkan modern. “Masih kami telusuri bekerjasama dengan beberapa pihak, apakah ada pengaruhnya kondisi itu dengan kontribusi AFT,” imbuhnya.

Namun di sisi lain, jika terkait KB tradisonal dia berasumsi di DIY tingkat pendidikan masyarakat sudah lebih memahami. Masyarakat sudah paham untuk dapat meningkatkan kualitas keluarga, memenuhi hak anak untuk mendapatkan pendidikan dan perawatan kesehatan lebih terjamin. “Anaknya dapat hidup berkualitas. Lebih baik dari orang tuanya terutama dari sisi pendidikan,” katanya.

Selain itu, dari hasil survey tersebut, metode kontrasepsi jangka panjang atau MKJP di DIJ cukup tinggi dibandingan daerah lain. Yakni di angka 33 persen dari 400 ribu peserta KB. “Keberhasilan ini dari ahli demografi masih di ambang batas TFR dan diharap jangan sampai naik drastis,” bebernya.
Hasil SDKI 2017 menyediakan informasi mengenai penduduk, keluarga berencana, dan kesehatan bagi pembuat kebijakan dan pengelola program di tingkat nasional dan provinsi. Hasil SDKI juga menjadi dasar mengevaluasi pencapaian SDGs. (*/riz/pra)