Kasubbid Penagihan dan Piutang Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Bantul Dharmawan Purwana memastikan seluruh wilayah pedesaan bakal terlayani mobil pajak keliling. Di wilayah pelosok sekalipun. Sebab, lima armada bakal disebar melayani ke berbagai penjuru.

“Bantul barat, Bantul timur, Bantul selatan, Bantul utara, dan Bantul tengah,” jelas Wawan, sapaan Dharmawan Purwana, di kantornya Selasa (11/12).

Menurutnya, penambahan armada ini juga berkonsekuensi tanggal jatuh tempo pembayaran PBB-P2 diubah. Menjadi tiga waktu. Yaitu, Juli, Agustus, dan September. Sebelumnya, hanya dua waktu jatuh tempo. Yakni, 31 Agustus dan 30 September. 31 Agustus diperuntukkan untuk delapan kecamatan. Sedangkan 30 September bagi sembilan kecamatan. Selengkapnya lihat grafis.

Dengan pembagian waktu jatuh tempo ini, Wawan menegaskan agar potensi PBB-P2 bisa tergarap lebih maksimal. Dengan begitu, pendapatan asli daerah (PAD) dapat meningkat lagi.


“Dengan dua unit mobil saja (realisasi PBB-PR, Red) bisa meningkat, apalagi kalau ditambah tiga lagi,” ucapnya optimis.

Dengan tambahan fasilitas ini, Wawan juga memastikan seluruh pegawai BKAD bakal all-out memberikan pelayanan. Toh, seluruh pegawai BKAD, khususnya bidang penagihan sudah terbiasa bekerja hingga malam hari.

“Saat hari libur kami sering masuk kerja,” tegasnya.

Bupati Bantul Suharsono menganggap organisasi perangkat daerah memberikan pelayanan prima. Apalagi, jika pelayanan itu bersinggungan langsung dengan masyarakat. Sebab, pemerintah memang berkewajiban untuk memberikan pelayanan terbaik.

“Ojo sampe wong bayar pajak diangel-angel,” pesannya. Toh, pajak bakal dikembalikan lagi kepada masyarakat berupa berbagai program pembangunan.
Kendati telah memberikan tambahan tiga unit mobil, pria kelahiran Beji, Sumberagung, Jetis, ini berjanji bakal mempermudah lagi pembayaran pajak. Caranya dengan menginisiasi pembentukandinas pendapatan.

“BKAD nantinya dipecah menjadi dua dinas,” katanya.

Dia meyakini pemecahan BKAD dapat mengoptimalkan pendapatan daerah. Nantinya pajak daerah dan seluruh retribusi ditangani dinas pendapatan.

Contohnya, retribusi pariwisata dan parkir. Di sisi lain, ruang pembayaran pajak daerah di kantor dinas pendapatan bakal lebih representatif lagi.

“Nanti kantornya di bekas kantor bawaslu. Nanti dibangun baru,” tambahnya. (*/zam/fn)