JOGJA – Pekerja informal di DIJ menuntut adanya peraturan daerah (Perda) yang melindungi mereka. Termasuk dari para buruh gendong di pasar tradisional yang belum memperoleh proteksi maksimal dari pemerintah.
Anggota Jaringan Advokasi Melindungi Pekerja Informal (JAMPI) Hikmah Diniyah menjelaskan, berbagai persoalan dihadapi oleh buruh gendong. Mulai dari penghasilan yang minim, keselamatan kerja yang rentan, serta kesehatan kerja.

“Ada sekitar 500 pekerja buruh gendong yang berada di pasar Beringharjo, Giwangan, Kranggan dan Gamping telah memiliki paguyuban bernama Sayuk Rukun,” ujarnya di sela kegiatan di DPRD DIJ Senin (10/12).

Pekerjaan buruh gendong adalah salah satu pekerjaan informal yang harus diatur dalam Perda. Selain itu ada pula pekerja rumahan, Pekerja Rumah Tangga (PRT), dan pekerja informal lainnya yang masih memperjuangkan pengakuan dan perlindungan hukum.

Hikmah menambahkan, Peraturan Menteri tentang perlindungan pekerja rumahan telah digodok oleh Kementrian Ketenagakerjaan Republik Indonesia. Sedangkan untuk PRT telah memperjuangkan Undang-undang Perlindungan PRT selama delapan tahun dan masih tertahan di Komisi 9 DPR RI.

“Untuk buruh gendong harapan kami bisa dimasukkan dalam Raperda perlindungan pekerja informal yang akan dibahas DPRD DIJ. Semoga pada 2019 atau 2020 sudah rampung,” tuturnya.

Selain itu, tempat bekerja para buruh gendong yang berada di pasar membuat JAMPI berupaya agar Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Jogja dan jajarannya akan mengeluarkan Surat Keterangan buruh gendong adalah bagian dari pasar terkait. “Saat ini beberapa buruh gendong sudah dilindungi BPJS, tapi belum semua,” tambahnya.

Ketua jaringan perlindungan PRT Kota Jogja Jumiyem menambahkan dengan adanya Perda nantinya bisa melindungi pekerja informal dari berbagai tindak kekerasan. Data yang dimiliki JAMPI pada 2011-2012 ada 273 kasus yang melibatkan pekerja informal. Yaitu 177 orang mendapatkan kekerasan fisik dan 191 orang tidak mendapatkan upah.

Dari pekerja informal lainya, PRT mendapatkan BPJS Kesehatan yang tercatat sebagai warga miskin di Kota Jogja. “Tidak seperti pekerja informal lainya yang mendapatkan BPJS karena pekerjaan. dan itu baru 2 orang,” jelas Jumiyem. (cr7/pra/fn)