Upaya pencegahan korupsi yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Purworejo menempati peringkat kedua nasional. Purworejo berada di bawah Kabupaten Boyolali yang ada di peringkat pertama.

Atas raihan tersebut, empat kabupaten/kota di Indonesia yang berada di empat besar mendapat kehormatan menjadi peserta dalam peringatan hari Anti Korupsi Sedunia (Hakordia) yang diadakan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Birawa Hall Hotel Bidakara Jakarta, Selasa-Rabu (4-5/12) Rabu.

PRESTASI: Bupati Purworejo Agus Bastian SE MM (kiri) bersama Inspektur Drs Achmad Kurniawan Kadir di stan Pemkab Purworejo pada pameran upaya pencegahan korupsi di Birawa Hall Hotel Bidakara Jakarta, Selasa-Rabu (4-5/12).

Setidaknya ada 57 instansi yang turut mengikuti kegiatan ini. Mereka berasal dari dari kementerian, lembaga dan pemerintah daerah. Selain itu, sebanyak 20 organisasi masyarakat sipil dan pusat kajian antikorupsi turut meramaikan acara.

Sejumlah pejabat Purworejo hadir dalam peringatan tersebut antara lain Bupati Agus Bastian SE MM, Inspektur Drs Achmad Kurniawan Kadir, Kepala Bappeda Drs Pram Prasetya Ahmad MM dan Kepala BPPKAD Dra Woro Widyawati.

Inspektur Achmad Kurniawan Kadir mengungkapkan Hakordia diperingati setiap 9 Desember. Namun untuk Indonesia diajukan menjadi 4 Desember. Mengingat tanggal 9 Desember merupakan hari libur. Kabupaten/kota yang diundang adalah yang rankingnya tinggi dalam menindaklanjuti rencana aksi melalui aplikasi MCP KPK.

KOMITMEN: Komisioner KPK Besaria Panjaitan (tengah) berada di stan Pemkab Purworejo

“Rangkaian kegiatan yang dilaksanakan adalah konferensi nasional pemberantasan korupsi, lelang barang rampasan dan gratifikasi, International Business Integrity Conference, pameran antikorupsi, seminar, festival media digital pemerintah dan ajang penghargaan LHKPN,” ujar Achmad Kurniawan, Rabu  (5/12).

Diungkapkannya, kelebihan Kabupaten Purworejo antara lain ada pada perencanaan penganggaran yang telah terintegrasi, dengan memasukkan analisis standar harga (ASB) dan standar satuan harga (SSH) sejak sebelum musyawarah perencanaan pembangunan (Musrenbang). Kelebihan yang lain, pokok-pokok pikiran DPRD sudah diinput sebelum musrenbang. Sehingga setelah RKPD ditetapkan tidak ada lagi kegiatan tambahan di tengah jalan.

Ketua KPK Agus Rahardjo mengatakan Hakordia diselenggarakan KPK setiap tahun sebagai ajang pertanggungjawaban KPK dan lembaga negara lainnya kepada masyarakat atas capaian pemberantasan korupsi yang dilakukan selama setahun. Diharapkan dengan diselenggarakannya acara ini, masyarakat dapat memperoleh pengetahuan baru seputar kerja pemberantasan korupsi di Indonesia.

Presiden Joko Widodo yang hadir dalam peringatan tersebut menyatakan peringatan Hakordia harus menjadi momentum evaluasi sekaligus melanjutkan pemberantasan korupsi berupa penindakan maupun pencegahan. Tidak ada toleransi sama sekali kepada pelaku korupsi, khususnya pelaku yang melarikan uang hasil korupsi ke luar negeri.

SEMANGAT: Kepala BPPKAD Purworejo Dra Woro Widyawati (kanan).

Karena itu, menurutnya Indonesia kini tengah menjajaki kerja sama dengan Swiss terkait upaya mengejar uang hasil korupsi maupun pencucian uang di luar negeri.

Bupati Purworejo Agus Bastian mengungkapkan jika predikat sebagai terbaik kedua dalam upaya pencegahan korupsi di level pemerintahan kabupaten/kota se-Indonesia akan menjadi motivasi khusus bagi pemerintah daerah maupun aparatnya untuk bisa membuktikan Purworejo sebagai daerah yang benar-benar bebas ataupun antikoprusi.

Bupati meminta agar predikat tersebut akan diimbangi dengan sikap seluruh aparatur sipil negara (ASN) di Purworejo dimana mereka harus terus mengedepanan integritas dan kejujuran dalam melaksanakan tugas-tugasnya.

“Ini menjadi cambuk. Bahwa kita harus melaksanakan apa yang sudah menjadi kewajiban sebagai ASN,” kata bupati.

Menurutnya, Pemkab Purworejo akan terus mendorong jajaran ASN untuk bisa bersikap seperti yang diinginkan warga masyarakat. Mereka harus transparan, terbuka, akuntabel, dan dapat dipertanggungjawabkan. (udi/din/fn)