SLEMAN – Penindakan terhadap Alat Peraga Kampanye (APK) yang melanggar terus dilakukan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Sleman. Hingga hari terakhir penindakan APK pertama ini Bawaslu telah menyasar di sembilan kecamatan dari 3-5 Desember 2018.

Ketua Bawaslu Sleman, M Abdul Karim Mustofa menjelaskan lokasi APK tersebut sesuai rekomendasi Panwascam. Lokasi itu meliputi Kecamatan Tempel, Sleman, Godean, Minggir, Gamping, Turi, Cangkringan, Berbah dan Ngaglik.

Total penindakan gelombang pertama ini ada 204 APK yang ditertibkan oleh tim gabungan Bawaslu dan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP). APK itu berupa baliho (31), spanduk (24), rontek (68), umbul-umbul (44) dan bendera (37).

“APK yang lain sudah direkomendasikan sebelumnya dan sudah ditertibkan secara mandiri hingga saat ini datanya belum lengkap,” ujarnya.

Karim menjelaskan, akan kembali menindak APK bermasalah. Untuk selanjutnya, ada enam kecamatan yang menjadi prioritas. Prambanan, Kalasan, Ngemplak, Depok, Mlati, dan Seyegan. “Untuk waktunya masih menunggu rekomendasi Panwascam,” ujarnya.

Sebelumnya, dari data awal ada 1.059 APK di Sleman yang bermasalah. Namun, tidak semua APK diturunkan oleh Bawaslu dan Satpol PP Sleman.

“Karena dulu kami beri waktu 7×24 jam untuk menurunkan secara mandiri dan dari informasi ada yang menurunkan secara mandiri,” jelas Karim.

Dalam aturan Perbup Sleman 27/2018 tentang Pemasangan APK jelas ada sembilan lokasi yang tidak boleh dipasangi APK. Rinciannya, tidak boleh memasang di fasilitas gedung pemerintahan, pada fasilitas umum termasuk di lingkungan pendidikan dan kesehatan, memasang APK di stadion, tidak boleh melintang jalan, tidak boleh menutupi rambu lalu lintas, tidak boleh dipasang di pohon, tidak boleh di sepanjang jalan lingkar kabupaten, tidak boleh dekat jaringan listrik dan tidak boleh di jembatan. Larangan itu ada di Pasal 8.

Kasie Operasi dan Trantib Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Sleman Sri Madu menjelaskan pihaknya masih menunggu rekomendasi dari Bawaslu untuk langkah selanjutnya. “Kan tugas kami sebagai eksekutor, untuk saat ini ya menunggu rekomendasi dari Bawaslu,” ujarnya.

Sri Madu juga menuturkan jika APK yang telah diturunkan disimpan di gudang Satpol PP. APK itu bisa diambil oleh pihak yang bersamgkutan. “Minta surat rekomendasi ke Bawaslu dulu dan nanti tujukan ke kami nanti kami proses dan silakan bisa diambil,” bebernya. (har/iwa/fn)