JOGJA – Mendeklarasikan sebagai kota inklusi, fasilitas umum di Kota Jogja dinilai belum ramah bagi penyandang disabilitas. Kota Jogja diminta melakkan perbaikan mulai dari pembenahan pedestrian hingga fasilitas yang melengkapi sarana transportasi.

Keluhan datang dari salah seorang pengguna kursi roda Wahyu Sofiana Lestari. Dia masih mengeluhkan beberapa kendala saat beraktivitas. Seperti shelter Trans Jogja misalnya, Wahyu belum menemukan kenyamanan. “Untuk pengguna kursi roda seperti saya, plengsengan di shelter Trans Jogja ketinggian,” katanya saat ditemui di sela acara Hari Disabilitas Internasional 2018 di Balai Kota Jogja Rabu (5/12).

Plengsengan atau ramp dinilai cukup membahayakan penyandang disabilitas. Terlebih pengguna kursi roda. Sebab bisa membuat penyandang terjatuh ke belakang jika tidak ada yang membantu mendorong. Tak hanya itu, jika Trans Jogja sudah penuh penumpang, Wahyu tidak bisa masuk. Beberapa supir bahkan menolak untuk membawa penyandang disabilitas. “Kenapa malah didesel-deselke,” keluhnya.

Selain sarana di Trans Jogja, Wahyu pun mengeluhkan akses kantong parkir di kawasan Malioboro. Ramp di taman parkir Abu Bakar misalnya, juga dianggap terlalu tinggi. Kendaraan motor modifikasi difabel yang digunakan Wahyu dan suaminya, tidak sanggup untuk naik. Sedangkan taman parkir paling bawah sudah penuh bus dan andong. “Nggak ada solusi (waktu itu). Padahal kami sudah taat aturan parkir di Abu Bakar,” ujarnya.

Keluhan senada juga diungkapkan oleh Tomi Syafi’i. Meski dia menilai upaya yang dilakukan pemkot untuk melayani penyandang disabilitas sudah bagus, namun masih ada kekurangan. Perihal guiding block misalnya, Tomi masih melihat banyaknya pedagang kaki lima yang menghalangi. Tak hanya itu, guiding block di beberapa titik bahkan masih terhalang pohon ataupun tiang listrik. “Seakan-akan pembuatannya seperti nggak ikhlas,” ujarnya.

Sementara itu Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Sosial Bejo Suwarno mengatakan, hingga kini pemkot terus berupaya agar Kota Jogja ramah disabilitas. Mulai dari mengadakan pelatihan keterampilan, pemberian bantuan, hingga pemantapan Kecamatan Inklusi. Di tahun ini sudah ada delapan Kecamatan Inklusi. Setiap tahunnya, ditargetkan akan ada dua lokasi Kecamatan Inklusi. Sehingga nantinya, pada 2022, semua kecamatan di Kota Jogja sudah terbentuk Forum Kecamatan Inklusi.

Selain itu, Dinsos juga terus melakukan pelayanan Jaminan Khusus (Jamkesus) Terpadu. Yaitu pelayanan one stop service. Artinya pelayanan menyeluruh dan sekaligus dengan sekali datang. Mulai dari fasilitas kesehatan, penyedia alat bantu, pelayanan sosial dan vokasional, hingga pendataan kependudukan. Pelayanan itu akan memudahkan dan mempersingkat waktu dalam satu hari, atau satu waktu. “Selain pengecekan kesehatan juga pemberian alat bantu,” tuturnya. (cr9/pra/fn)