KETERLAMBATAN pelaksanaan rapat paripurna menjadi sorotan utama Badan Kehormatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sleman. Ketua Badan Kehormatan Prasetyo Budi Utomo SSos mengungkapkan, pelaksanaan rapat paripurna dewan kerap tidak tepat waktu. Sering kali molor minimal satu jam dari jadwal yang telah ditentukan. Itu terjadi lantaran pada saat rapat akan dimulai jumlah peserta dari unsur legislatif tidak memenuhi kuorum.

“Tingkat kehadiran dewan juga relatif minim. Belum maksimal,” ungkap Prasetyo soal evaluasi masa sidang ketiga DPRD Sleman 2018 Selasa (4/12). Selain tingkat kehadiran dan jadwal rapat, Prasetyo juga mengkritisi masih banyaknya anggota dewan yang salah kostum saat rapat. Padahal ketiga persoalan tersebut telah dijelaskan dalam Peraturan DPRD Kabupaten Sleman Nomor 1 Tahun 2010 tentang Tata Tertib DPRD Kabupaten Sleman.

STUDI BANDING: Badan Kehormatan DPRD Sleman menerima kunjungan tamu dari DPRD Kota Cilegon. (SEKRETARIAT DPRD SLEMAN FOR RADAR JOGJA)

Sebagaimana disebutkan pada pasal 109 Peraturan DPRD Kabupaten Sleman Nomor 1 Tahun 2010, setiap rapat DPRD dapat mengambil keputusan apabila memenuhi kuorum. Sedangkan pasal 110 ayat (1) huruf a menyebutkan: rapat paripurna memenuhi kuorum apabila dihadiri oleh sekurang-kurangnya ¾ dari jumlah anggota DPRD untuk mengambil persetujuan atas pelaksanaan hak angket dan hak menyatakan pendapat. Serta untuk mengambil keputusan mengenai usul pemberhentian bupati dan atau wakil bupati. Sedangkan rapat paripurna untuk memberhentikan pimpinan DPRD serta menetapkan peraturan daerah dan APBD harus dihadiri sekurang-kurangnya 2/3 jumlah anggota DPRD. Huruf c menyebutkan. Sedangkan untuk rapat paripurna selain rapat sebagaimana dimaksud di atas dinyatakan kuorum jika dihadiri oleh lebih dari ½ jumlah anggota DPRD.

Sementara mengenai pakaian rapat (dress code) dijelaskan dalam pasal 104. Dalam hal menghadiri rapat paripurna, pimpinan dan anggota DPRD menggunakan pakaian sipil harian dalam hal direncanakan tidak akan mengambil keputusan DPRD. Pakaian sipil resmi dikenakan dalam hal direncanakan akan mengambil keputusan DPRD. Sedangkan dalam rapat paripurna istimewa, baik pimpinan dan anggota DPRD mengenakan pakaian sipil lengkap dengan peci nasional. Sedangkan bagi dewan perempuan berpakaian nasional.

(GRAFIS: ERWAN TRICAHYO/RADAR JOGJA)

Prasetyo mengingatkan, saat kunjungan kerja atau peninjauan lapangan pun ada dress code yang harus dipatuhi. Yakni mengenakan pakaian sipil harian atau dinas harian lengan panjang.

Pengenaan pakaian sebagaimana dimaksud di atas dilengkapi dengan lencana, tanda pengenal, sepatu hitam tertutup, kaus kaki, dan ikat pinggang. “Ketentuan ini berlaku bagi anggota dewan laki-laki. Dewan perempuan menyesuaikan, tapi tetap pakai lencana dan tanda pengenal,” jelas politikus Partai Golkar asal Potrojayan RT 01/RW 18, Madurejo, Prambanan.

Kendati masih banyak anggota yang tak mengindahkan tata tertib berpakaian, Prasetyo mengapresiasi sikap dan perilaku dewan. Sehingga hingga akhir 2018 ini tak satu pun laporan negatif masuk ke Badan Kehormatan. “Pelanggaran nihil,” ungkapnya.

Di sisi lain, Prasetyo mendorong seluruh anggota dewan bekerja sesuai tugas, pokok, dan fungsinya. Baik dalam hal pengawasan, legislasi daerah, dan penganggaran. “Meski saat ini masuk tahun politik, dewan tetap harus fokus. Jangan tinggalkan tugas utama sebagai wakil rakyat,” tuturnya. (*/yog/fn)