GUNUNGKIDUL – Carut-marut pengelolaan objek wisata (obwis) Batoer Hill mencapai titik klimaks. Pemerintah Desa (pemdes) Putat akhirnya mengambil keputusan ekstrem. Memutus kontrak kerja sama PT Cipto Wening.

Kabar pemutusan kontrak ini kali pertama disampaikan Camat Patuk Haryo Ambar Suwardi. Melalui Whastapp. Isi pesan yang disampaikan Minggu (18/11) berbunyi ”Info terbaru kalau kerjasama antara PT Cipto Wening dengan pemdes sudah putus. Selanjutnya akan dibahas oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD).”

Menurutnya, kecamatan sejak beberapa hari terakhir intens berkoordinasi dengan pemdes. Kecamatan mendukung penuh dengan keputusan pemdes.

”Setelah putus kontrak, langkah selanjutnya mengenai pengembangan bisa dibahas lebih lanjut bersama BPD,” katanya.

Carut-marut pengelolaan obwis Batoer Hill sudah mencuat enam bulan lalu. Pemdes gerah dengan ulah PT Cipto Wening, selaku pengembang Batoer Hill. Pemdes menuding PT Cipto Wening melanggar beberapa isi perjanjian kerja sama. Di antaranya, luasan lahan yang dibangun. Dalam kerja sama, PT Cipto Wening hanya menggarap lahan 5.000 meter persegi. Faktanya, lahan yang dibangun menjadi 7.000 meter persegi. PT Cipto Wening juga nekat membangun homestay. Padahal, pembangunan itu tidak ada dalam kontrak perjanjian. Saking gerahnya, pemdes memberikan surat peringatan hingga empat kali.

Endah Dwi Astuti, seorang perangkat Desa Putat membenarkan kabar pemutusan kontrak. Hanya, Endah enggan menyebutkan detail persoalan yang berujung pemutusan kontrak sepihak itu.

”Yang jelas, jangan sampai ada masalah setelah putus kontrak,” katanya.

Sularto, seorang warga Batur berharap carut-marut pengelolaan segera berakhir. Agar warga dapat mengambil peran dalam pengelolaannya.

”Saat ini kami masih diam. Membiarkan aset terbengkalai. Khawatirnya nanti disalahkan,” katanya.

Sekretaris Desa Putat Prapti mengatakan, rencana pemutusan kontrak sudah muncul sejak lama. Pemdes juga telah berupaya berkomunikasi dengan PT Wening Cipto. Hanya, hasilnya nihil. (gun/zam/er/mg3)