BANTUL – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Bantul menggelar sidang pleno penetapan daftar pemilih tetap hasil perbaikan dua (DPTHP-2) Senin (12/11). Hasilnya, lembaga penyelenggara pemilu ini tidak menemukan pemilih anomali. Namun, KPU saat tahapan perbaikan kedua mencatat banyaknya data pemilih yang tidak memenuhi syarat. Mencapai 7.921 pemilih.

Komisioner KPU Bantul Divisi Pendataan dan Perencanaan Arif Widayanto menyebut ada sejumlah faktor banyaknya data pemilih yang tidak memenuhi syarat. Antara lain, pindah kependudukan, dan personel TNI/Polri.

”Atau sudah masuk DPT daerah lain,” jelas Arif usai rapat pleno di salah satu hotel di Jalan Ring Road Selatan.

Terkait data pemilih anomali, Arif melihat, sudah tersaring saat perbaikan tahap pertama. Biasanya, data pemilih anomali muncul karena ketidaksesuaian. Data pemilih tidak sesuai dengan data KTP elektroniknya. Mulai nama, tanggal lahir, hingga nomor induk kependudukan. Dengan begitu, jumlah pemilih hasil DPTHP-2 sebanyak 708.993.

Ketua KPU Bantul Didik Joko Nugroho menambahkan, ada tahapan setelah penetapan DPTHB-2. KPU bakal menunggu rekomendasi dari Bawaslu Bantul.

”Kalau tidak ada catatan (dari bawaslu, Red) nanti akan disampaikan data tersebut tidak bisa diubah,” katanya.

Di tempat yang sama, Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Bantul Bambang Purwadi Nugroho mengatakan, seluruh data kependudukan telah terekam dalam database. Pun dengan data anomali. Dinas langsung memperbaikinya bila ada temuan.

”Ketika ada temuan langsung ditindaklanjuti,” tambahnya. (ega/zam/by/mg3)