SLEMAN – Keberadaan alat peraga kampanye (APK) kian banyak. Dominasinya bendera partai politik (Parpol) dan baner. Ada juga reklame yang memuat salah satu calon legislatif (caleg).

Tujuannya untuk meraup massa agar memilih mereka. Muaranya, pada terpilihnya parpol atau caleg tersebut. Sehingga bisa duduk di kursi dewan atau pemerintahan.

Namun, upaya menggaet massa itu terkadang tidak diimbangi perilaku tertib simpatisan. Tak jarang, pemasangan bendera justru pada tempat yang dilarang.

Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Sleman sudah mencatat, di Sleman banyak APK melanggar aturan. Mayoritas didominasi lokasi pemasangan.

Perbup 27/2018 tentang Pemasangan APK menyebutkan sembilan lokasi yang dilarang. Memasang di fasilitas gedung pemerintahan, pada fasilitas umum termasuk di lingkungan pendidikan dan kesehatan.

Tidak boleh memasang APK di stadion, tidak boleh melintang jalan, dan tidak boleh menutupi rambu lalu lintas, serta tidak boleh dipasang di pohon. APK juga tidak boleh dipasang di sepanjang jalan lingkar kabupaten, tidak boleh dekat jaringan listrik dan tidak boleh di jembatan. Larangan itu ada di Pasal 8.

“Selama ini, pelanggaran yang sudah terdeteksi dominasinya APK yang dipasang di pohon,” kata Anggota Bawaslu Sleman Ibnu Darpito, Rabu (7/11).

Kendati Bupati Sleman telah mengeluarkan Perbup 27/2018 tentang Pemasangan APK, pihaknya belum bisa bergerak menertibkan. Aturan itu juga ada di Peraturan KPU 23/2018 tentang Kampanye Pemilu. “Kami data dulu,” katanya.

Jumlah anggota Bawaslu yang terbatas disebutnya menjadi kendala. Sebab Sleman cakupannya luas. Panwascam pun turut dilibatkan untuk mendata. Hanya saja tidak ada target kapan akan melakukan penurunan APK itu.

Kepala Bidang Trantib Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Sleman Akhmad Edi Santoso tidak bisa berbuat banyak. Kata dia, kewenangan ada di Bawaslu. “Kami masih menunggu,” ujarnya.

Kendati payung hukum telah ada, penindakan baru bisa dilakukan setelah Bawaslu memberikan surat rekomendasi ke bupati. Tembusannya ditujukan ke Satpol PP.

“Selama tidak ada itu (surat, red) kami juga tidak bisa bergerak,” tegasnya. (har/iwa/zl/mo1)