Terkait Dugaan Pelecehan Seksual Mahasiswi UGM

JOGJA– Tiga hari ini publik Jogja dihebohkan dengan dua kasus dugaan pelecehan seksual. Satu kasus melibatkan mahasiswa UGM, yang terjadi saat kuliah kerja nyata (KKN) di Pulau Seram 2017 lalu. Satu lagi menimpa wisatawan asing di wilayah Prawirotaman, Kota Jogja, Minggu malam (4/11). Keduanya viral di jagat maya. Sehingga menuai pro kontra. Kini menjadi “PR” bagi aparat hukum untuk menuntaskan perkara itu. Meski harus didukung pelaporan korban.

Menyikapi viral media sosial, Program Development Officer LSM Rifka Annisa Defirentia One mengimbau masyarakat dan warganet bersikap bijak. Terlebih pada kasus yang menimpa mahasiswi UGM. Defirentia menilai beberapa pernyataan warganet di media sosial justru mengarah victim blaming. Atau menyalahkan korban. “Tindakan ini justru menyudutkan korban, sehingga tak berani bertindak (melapor),” ungkapnya, Rabu (7/11).

Defirentia meminta masyarakat berempati. Terhadap korban. Menempatkan diri pada posisi sebagai korban. Sehingga bisa merasakan tekanan atas permasalahan yang dialami. Bukan memberi pernyataan yang seakan-akan membela pelaku. Dan beranggapan kasus tersebut terjadi akibat ulah korban sendiri.

Satu hal yang harus dipahami publik adalah definisi perkosaan. Menurut Defirentia, perkosaan tidak harus berbentuk persetubuhan. Tapi ada serangan atau pemaksaan yang melibatkan alat kelamin.

GRAFIS: ERWAN TRI CAHYO/RADAR JOGJA

Soal kasus di UGM Defirentia enggan banyak komentar. Namun dia mengaku terus memantau perkembanganan kasusnya. Termasuk respons UGM. Rifka Annisa cenderung mengamati dulu dinamika yang terjadi. Juga mempelajari detail permasalahannya. ”Kami hanya minta hentikan victim blaming. Lebih baik perspektifkan diri sebagai korban dan memahami perasaannya,” pesannya.

Manager Divisi Pendampingan Rifka Annisa Indiah Wahyu Andari meambahkan, tidak semua kasus perkosaan bisa diproses secara hukum. Karena membutuhkan kecukupan alat bukti. Termasuk saksi-saksi. Juga keengganan korban untuk melapor ke aparat hukum. Ini menjadi kendala pengungkapan kasus secara hukum. Karena itu Indiah mendorong setiap korban pelecehan seksual untuk berani melapor. Pelaporan setidaknya akan berdampak konsekuensi hukum bagi pelaku. Sekaligus untuk mendapatkan rasa keadilan bagi korban.

Indiah menegaskan, definisi perkosaan yang bisa dijerat pidana jika mengandung unsur paksaan, ancaman, dan persetubuhan. Kendati demikian, dia tak memungkiri bahwa instrumen hukum di Indonesia belum begitu tajam. Terlebih jika perkosaan dibumbui indikasi suka sama suka. Hal inilah yang kerap dimanfaatkan pelaku untuk menghindari jerat hukum.  Meski tindakan tersebut tetap tergolong perkosaan. Terlebih jika korban merasa tidak nyaman atas kondisi saat kejadian dan setelahnya.

Di sinilah peran penyidik kepolisian. Harus lebih jeli dalam melihat kasus. Agar tidak terjebak perspektif suka sama suka. Penerapan hukum bisa dikenakan dengan melihat kasus secara luas.

“Perspektif penegak hukum penting. Apalagi pelaku memanfaatkan celah dengan kata lain memperdaya korbannya seakan terjadi atas dasar suka sama suka,” ujarnya.

Terkait wisatawan asing korban pelecehan yang enggan melapor ke polisi, Indiah menengarai bukan karena malu. Tapi karena kemungkinan lamanya proses hukum. Tak sebanding dengan izin tinggalnya. Apalagi polisi harus menelusuri keberadaan pelaku yang hingga sekarang belum diketahui identitasnya. Karena itu korban memilih diam dan membiarkan kasus berlarut.

Terpisah, Kabid Humas Polda DIJ AKBP Yuliyanto memastikan, jajarannya pasti merespons setiap laporan. Hanya, sejauh ini  belum ada laporan terkait dugaan pelecehan seksual mahasiswi UGM. Inilah yang menjadi dalih polisi belum bisa menyelidiki kasus tersebut. “Kami tetap mengacu tonggak hukum yang berlaku. Kami tidak bisa bergerak sendiri,” katanya.

Demikian pula pada kasus yang menimpa wisatawan asing di Prawirotaman. Polda DIJ juga belum menerima laporan resmi. Dari korban. Itu jadi alasan polisi belum bergerak. Meskipun alat buktinya cukup kuat. Berupa rekaman CCTV dan kesaksian warga. Yuliyanto menegaskan, selama tak ada laporan korban polisi tak bisa bertindak. Meski alat buktinya cukup. Alasan lain, polisi butuh pembuktian dengan visum korban. “Keterangan korban sifatnya wajib. Sebagai dasar polisi melakukan penyelidikan,” jelas Yuliyanto.

Sebagaimana viral di media sosial, dua wisatawan asing berjalan kaki di sebuah gang kawasan Prawirotaman. Seorang pemuda mengendarai sepeda motor melintas di dekat korban. Lalu memegang bagian sensitif korban. (dwi/yog/rg/mo1)